JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta masyarakat untuk langsung mengkritisi perwira tinggi TNI yang ikut-ikutan dalam politik praktis.
"Kalau ada pimpinan TNI yang aneh-aneh, segera saja kritisi supaya dia tidak bablas," ujar Moeldoko saat ditemui di Gedung Krida Bakti, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/1/2018).
Menurut Moeldoko, sekarang adalah zaman kebebasan dan keterbukaan. Akan tetapi, kebebasan dan keterbukaan itu harus diiringi tanggung jawab dan ketaatan pada peraturan yang ada.
Oleh sebab itu, kritik kepada sesuatu yang dirasa tidak benar dinilai sebagai hal yang sangat wajar.
"Sekarang siapa pun boleh mengoreksi siapa pun. Sepanjang dia tidak taat asas, dia harusnya dikoreksi," ujar Moeldoko.
"Waktu saya menjadi Panglima TNI, teman-teman prajurit saya, saya siapkan untuk dapat menerima koreksi dari orang luar agar kita menjadi warrga negara yang semakin dewasa," kata dia.
(Baca juga: Cerita Moeldoko Jaga Netralitas TNI pada Pemilu 2014...)
Namun, ia yakin saat ini tidak ada perwira tinggi TNI yang demikian. Masyarakat pun tidak perlu mencurigai lagi ada perwira tinggi TNI yang bermain politik pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Sudahlah, tidak usah lagi mencurigai TNI. Karena TNI dari dulu sudah kita siapkan mereka secara mental untuk berposisi netral," ujar Moeldoko.