Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Tak Ada yang Buat Aturan Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para gubernur dan Ketua DPRD dari 34 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Jokowi mengingatkan agar para gubernur dan Ketua DPRD tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri.

Setiap kebijakan yang dibuat harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Perlu saya ingatkan namanya otonomi daerah itu bukan federal, kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan pusat, provinsi kabupaten, kota masih satu garis," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan, saat ini pasar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain karena kekuatan pasar nasionalnya.

Kalau bukan karena pasar nasional yang besar, daya saing Indonesia akan lebih rendah.

Indonesia bukan jadi pasar besar tunggal yang besar, tapi terpecah jadi pasar yang kecil sebanyak 34 provinsi.

"Oleh karena itu, provinsi, kabupaten dan kota kalau masing-masing mengeluarkan aturan sendiri-sendiri, regulasi sendiri-sendiri, standarnya sendiri-sendiri, apalagi prosedur sendiri-sendiri tanpa koordinasi, tak ada harmonisasi, yang terjadi adalah fragmentasi," kata Kepala Negara.

Jokowi mengaku sudah mendapatkan keluhan dari para investor. Para investor merasakan pengalaman yang berbeda saat mengurus perizinan di tingkat pusat dan daerah.

"Dari sisi regulasi begitu mereka ngurus di pusat dan dilanjutkan ke daerah itu seperti masuk ke wilayah yang lain. Kenapa enggak bisa segaris? Mestinya kan sama. Kita kan dalam bingkai NKRI. Kok mendadak kayak masuk ke negara lain," kata dia.

Menurut Jokowi, ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah ini yang selanjutnya akan diperbaiki dengan program single submission.

Selain Jokowi, hadir dalam rapat ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Thomas Lembong dan sejumlah menteri lain.