Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan AS James Mattis Melawat RI, Ini Isu-isu yang Akan Dibicarakan

Kompas.com - 22/01/2018, 18:48 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengangkat beberapa isu dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis.

Hari ini, Senin (22/1/2018),Mattis akan memulai 3 hari lawatannya ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, salah satu isu yang akan dibicarakan dalam pertemuan dengan Mattis yaitu isu pengembangan regional Indo-Pasifik.

"Ini adalah salah satu isu yang cukup strategis," ujarnya usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Regional Indo-Pasifik adalah salah satu wilayah biogeografis bahari yang meliputi perairan tropika Samudra Hindia, Samudra Pasifik, hingga laut-laut di wilayah Indonesia dan Filipina.

Selain kaya akan sumber daya bahari, wilayah Indo-Pasifik juga menjadi wilayah yang strategis karena di dalamnya terdapat jalur pelayaran internasional yang penting yakni selat Malaka.

(Baca juga: Menhan AS Datang, Menlu akan Bahas Isu Arsitektur Indo-Pasifik)

Sementara itu terkait dengan keamanan, Menlu mengatakan bahwa koordinasi isu pertahanan ada di Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Ditemui di tempat yang sama, Ryamizard mengatakan bahwa pertemuan dengan Mattis adalah pertemuan yang biasa. Ia mengatakan sudah beberapa kali bertemu dengan Menhan AS itu.

Dalam pertemuan kali ini, Menhan memastikan isu pertahanan akan menjadi tema besar pembicaraan dengan Mattis. Selain Alutsista, terorisme menjadi isu yang akan dibicarakan.

"Itu jadi fokus. Itu musuh. Saya kemarin ngajar di India, Mattis setuju excellence. Maka saya membuat intelejen bersama karena musuh kita satu ya teroris," kata Menhan.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis dijadwalkan tiba di Jakarta hari ini. Besok ia direncanakan akan bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menhan Ryamizard Ryacudu, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono.

Kompas TV ISIS dan Taliban kompak klaim serangan ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com