Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/01/2018, 19:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura kubu Daryatmo mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun kubu Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan tidak khawatir dengan langkah tersebut. 

"Ya tidak apa-apa. Kemenkumham akan mengecek kelayakannya untuk disahkan atau tidak," kata Wakil Sekjen Hanura kubu OSO, Tri Dianto kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2018).

Kubu OSO meyakini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan tetap berpegang dengan surat keputusan yang sudah ia keluarkan beberapa hari sebelumnya. Dalam SK itu, Yasonna sudah mengesahkan kepengurusan Oesman Sapta hasil revitalisasi.

"Mestinya ya kalau ada SK DPP dengan Ketum OSO sudah disahkan tentu tidak ada SK lain yang sah. Yang sah hanya satu saja. Kan tdk mungkin menkumham dukung dualisme," kata dia.

Baca juga : Hanura Kubu Daryatmo Daftarkan Kepengurusan ke Kemenkumham

Tri Dianto juga tak percaya klaim kubu Daryatmo bahwa mereka didukung oleh Ketua Dewan Pembina Partai Hanura yang juga sekaligus Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Kalau saya percaya omongan Pak OSO bahwa Pak Wiranto tidak mendukung Munaslub," kata dia.

Tri Dianto pun berharap OSO dan Wiranto bisa kompak bersama-sama menyelamatkan masa depan partai. Semua kader, menurut dia, harus bergerak bersama melanjutkan konsolidasi dan pemenangan pilkada serta pemilu 2019.

Baca juga : Usai Bertemu Kubu Daryatmo, Wiranto Ingin Hanura Tuntaskan Konflik

"Sudah lah enggak usah diteruskan konfliknya dan jangan bikin dualisme pengurus," ujarnya.

Partai Hanura kubu Daryatmo mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Jumat (19/1/2018) sore ini.

Kepengurusan yang didaftarkan ini adalah hasil dari Musyawarah Nasional Luar Biasa di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Kamis (18/1/2018) kemarin. Munaslub tersebut memutuskan untuk memecat Oesman Sapta dari posisi ketua umum Hanura. Munaslub kemudian mengangkat Daryatmo sebagai pengganti Oesman Sapta.

Kompas TV Kubu Sudding sudah memilih ketua umum yakni Daryatmo.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com