Kasus Napi Narkoba di Kaltim, Ombudsman Temukan Indikasi Jual-Beli JC

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengungkapkan mengenai adanya dugaan praktik jual beli dalam proses pemberian justice collaborator (JC) terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kalimantan Timur.

Ninik mengungkapkan, awalnya terdapat laporan yang masuk ke Ombudsman bahwa ada tiga warga binaan di sebuah lembaga pemasyarakatan di Kaltim, yang memperoleh JC dengan membayar jutaan rupiah kepada oknum aparat.

Kebetulan yang mengurus JC tiga warga binaan itu adalah dari pihak keluarga.

"Tiga orang ini waktu dia ajukan JC, dilakukan oleh keluarga dan ada indikasi penggunakan uang antara Rp 3 juta sampai Rp 35 juta per JC," kata Ninik, di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

(Baca juga: Ramai-ramai Jadi "Justice Collaborator")

Padahal, lanjut Ninik, pemberian JC seharusnya gratis bagi seorang pelaku. Hal yang lebih parah, ternyata JC yang diberikan kepada tiga warga binaan lapas di Kalimantan Timur itu diduga palsu.

"Mereka merasa dirugikan karena ada indikasi surat JC yang dia peroleh dengan susah payah, dengan prosedur yang sebetulnya tidak rumit menurut undang-undang, tapi faktanya cara memperolehnya dengan amat sulit, ternyata hasilnya diindikasikan palsu," ujar Ninik.

Ombudsman sedang mendalami laporan ini. Ninik belum dapat mengungkap siapa oknum aparat yang menerima bayaran untuk memberikan JC tersebut, apakah dari oknum lapas atau oknum di institusi yang mengeluarkan JC tersebut.

"Itu yang kami dalami. Kami enggak ingin gegabah. Tapi kami akan segera dalami barang bukti, sebagian kami sudah peroleh," ujar Ninik.

Pihaknya juga menyelidiki apakah JC itu diberikan kepada tiga napi tersebut karena peran mereka dalam membuka lebih luas keterlibatan pelaku lain.

"Jangan-jangan enggak ada efek apa pun. Jadi ini sekedar kayak dagang surat saja," ujar Ninik.