Jumat, Batas Terakhir Pelaporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Jumat (19/1/2018) merupakan batas waktu bagi calon kepala daerah untuk melaporkan harta kekayaannya ke lembaga antirasuah.

"Kami ingatkan pada seluruh calon kepala daerah, besok 19 Januari 2018 adalah hari terakhir pelaporan harta kekayaan ke KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, lewat keterangan tertulis, Kamis (18/1/2018).

KPK menyatakan, akan menunggu para calon kepala daerah untuk melaporkan kekayaannya sampai dengan jam kerja berakhir Jumat besok.

"Kami siapkan 10 meja pelayanan untuk pelapor yang datang langsung. Selain itu, pelaporan secara online masih terbuka melalui e-lhkpn," ujar Febri.

Sampai saat ini, lanjut Febri, sudah 972 orang calon kepala daerah yang melaporkan kekayaannya ke KPK.

Mengacu ke data KPU yang mencantumkan ada 575 pasangan calon atau berarti 1.150 orang, KPK menyatakan masih cukup banyak calon kepala daerah yang belum laporkan kekayaan ke KPK.

(Baca juga: Urus LHKPN, Hengky Kurniawan Sebut Harta yang Paling Berharga Istri dan Anak)

Kompas.com/Robertus Belarminus Aktor sekaligus model Hengky Kurniawan Chova mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengurus administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Rabu (17/1/2018).

Data daerah dengan calon kepala daerah yang sudah melaporkan kekayaannya di KPK terbanyak yakni Jawa Barat ada 98 orang, Jawa Timur 78 orang, dan Nusa Tenggara Timur 74 orang.

Jika ada pertanyaan atau konsultasi tentang pelaporan kekayaan ini, Febri menyatakan calon kepala daerah dapat menghubungi costumer service di nomor WA 08111-929-575 atau telpon di nomor 021-25578396.

Sementara itu, untuk memenuhi hak masyarakat tentang kekayaan calon pemimpinnya, KPK menyatakan publik dapat melihat melalui website KPK "Pantau Pilkada" di http://kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia.

KPK menghimbau kembali pada masyarakat agar memilih calon pemimpin yang memiliki konsep kuat untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan komitmen antikorupsi.

Agar, tambah Febri, ke depan kepala daerah yang terpilih tidak justru mengkhianati amanat dari pemilihnya dan kemudian diproses dalam kasus korupsi.

Sekedar informasi, KPK telah memproses sekitar 78 kepala daerah dalam 93 kasus korupsi dan pencucian uang.

"Hal ini diharapkan menjadi pelajaran bersama," tutup Febri.