Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Auditor BPK Sempat Ajak Bawahannya Mengaku Terima Uang Rp 200 Juta

Kompas.com - 17/01/2018, 22:57 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri membantah menerima suap dari pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Namun, Rochmadi ternyata pernah mengajak bawahannya Ali Sadli selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara untuk mengakui penerimaan uang Rp 200 juta.

Hal itu dikatakan Ali Sadli saat bersaksi untuk Rochmadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/10/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/10/2017).
"Iya betul, waktu itu saya bilang, itu bagus Pak," ujar Ali Sadli kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Awalnya, jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Ali Sadli.

Baca juga: Auditor BPK: Sebelum OTT Saya Sudah Punya Perasaan Tidak Enak

Dalam BAP, Ali mengatakan bahwa saat bertemu di Mushala Gedung KPK, Rochmadi meminta Ali juga mengakui pemberian dari Kemendes.

Saat itu, Rochmadi mengatakan, 'Mas mengaku saja untuk yang Rp 200 juta juga, nanti saya bantu dari luar'. Mendengar permintaan itu, Ali Sadli hanya diam.

Beberapa waktu kemudian, Rochmadi mengatakan, "Mas, kayaknya saya mau ngaku saja".

Ali kemudian menjawab, "Iya Pak, bagus begitu Pak".

Baca juga: Auditor BPK Menangis Saat Ingat Momen Ditangkap KPK

Meski demikian, dalam BAP, Ali mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah Rochmadi benar-benar mengakui perbuatan kepada KPK. Ia juga tidak mau mengakui menerima Rp 200 juta yang diterima Rochmadi.

Ali hanya mengaku kepada penyidik KPK mengenai uang Rp 40 juta yang ia terima dari pejabat Kemendes saat operasi tangkap tangan.

Dalam kasus ini, Ali dan Rochmadi didakwa menerima suap Rp 240 juta dari pejabat Kemendes.

Uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.


Kompas TV Di hadapan majelis hakim, menteri desa mengaku tidak tahu soal dugaan suap untuk auditor BPK.



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com