Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPI

Perhimpunan Pelajar Indonesia (www.ppidunia.org)

Merevitalisasi Fungsi Inovasi BUMN RI

Kompas.com - 17/01/2018, 21:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan agar setiap perusahaan BUMN memiliki fungsi inovasi bagi publik seperti langkah pemerintah Jepang tersebut.

Di tataran kebijakan, ancaman menjadikan BUMN instrumen inovasi adalah sikap laten ego sektoral badan-badan pemerintahan. Sesungguhnya, sikap tersebut sangat mungkin punya landasan mengingat suatu instansi dapat mudah berdalih bahwa tugas membina BUMN adalah tugas Kementerian BUMN.

Padahal, kembali seperti jelas terlihat di contoh Sinopec di atas, inovasi suatu BUMN bergantung pada sektor-sektor di perguruan tinggi, bidang pemerintahan bertautan (seperti bidang mineral, industri, dan lainnya), pemerintahan daerah, serta lembaga-lembaga riset pusat dan daerah.

Untuk itu, Kementerian BUMN RI perlu mencari dan mendapat pertolongan dari kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

Agar koordinasi berkualitas tinggi bisa tercapai, Presiden RI perlu mengawasi dan membina secara langsung supaya lembaga-lembaga pemerintah menghormati dan mendukung proses pembangkitan fungsi inovasi BUMN.

Saran ini tidak terlalu berlebihan, mengingat secara struktural posisi kepemimpinan pemerintahan inovasi di Jepang, Korea Selatan, dan China ada di kepala pemerintahan bukan tingkat kementerian.

Kita perlu percaya Presiden Joko Widodo tidak akan keberatan untuk melakukannya. Jika presiden menjalankannya, maka itu jadi prestasi yang belum pernah berhasil diukir oleh presiden-presiden sebelumnya.

Karena kita butuh menjadikan BUMN memiliki kontrak sosial baru dengan semua warga negara Indonesia dengan mentransformasikan diri jadi wahana yang terbuka bagi publik secara lebih luas untuk langsung berkontribusi secara intelektual bagi pembangunan.

Kalau itu tercapai, kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi dilontarkan di bagian atas tulisan ini adalah BUMN adalah tempat di mana kita, rakyat Indonesia, bisa ikut lebih leluasa berinovasi.

Amir F Manurung
Kandidat Doktor Kebijakan Iptek dan Inovasi, The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang. PPI Jepang (ppidunia.org)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com