Mendagri Kritik Perencanaan Pembangunan di Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengkritik perencanaan pembangunan di beberapa daerah perbatasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Menurut dia, ada pembangunan di wilayah perbatasan yang tidak direncanakan dengan matang.

Akibatnya, setelah dibangun, infrastruktur tersebut tidak bermanfaat banyak untuk rakyat.

“Di Atambua, kenapa tiga tahun lalu dibangun terminal bus yang begitu megah?” ujar Tjahjo, saat membuka rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Padahal, kata Mendagri, terminal tersebut jarang dimanfaatkan oleh angkutan umum di Atambua.

Baca juga: Potensi Bisnis Wilayah Perbatasan Punya Nilai Jual

Dari kasus itu, Mendagri menilai, perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Akibatnya, kehadiran infrastruktur tidak banyak dirasakan rakyat.

Sementara itu, di daerah Kalimantan Utara, ada potret miris di daerah perbatasan.

Mendagri mengatakan kantor imigrasi dan bea cukainya tidak jelas karena menyatu dengan kantor kecamatan setempat.

Di Kepulauaan Riau, ada lebih 438 jalur perbatasan yang memerlukan perhatian. Sebab, jalur-jalur tersebut kerap dijadikan jalur untuk menyelundupkan barang-barang ilegal mulai dari rokok hingga narkoba.

Baca juga: Sungai Air Hitam, Destinasi Wisata Eksotis di Wilayah Perbatasan .

Untuk menangani persoalan ini, menurut Tjahjo, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah perlu memperbaiki diri saling terpadu membangun daerah perbatasan.

Penggunaan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan rakyat di perbatasan.

“Kecamatan mana yang tidak memadai, maka pos anggaran pusat membenahi kantor kecamatan misalnya atau bisa dialokasikan lewat APBD,” kata Tjahjo.