Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Anggaran Pengamanan Pilkada 2018 Baru 60 Persen Terpenuhi

Kompas.com - 15/01/2018, 23:19 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkapkan bahwa anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah belum 100 persen terpenuhi.

"Kami harap dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, baru 60 persen masalah anggaran yang sudah dipenuhi pemda-pemda," ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Tito pun meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengingatkan pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan Polri.

"Kami minta tolong Pak Mendagri untuk mengingatkan pemda-pemda. Kami beri datanya, agar pemda yang belum mengalokasikan anggarannya agar dipenuhi," ucap dia.

(Baca juga: Anggaran Pilkada 2018 Rp 20 Triliun, Tujuan Efisiensi Dianggap Belum Tercapai)

Sementara itu, Tjahjo mengatakan bahwa secara prinsip dana cukup tercukupi. Hanya saja, konsentrasi anggaran pemerintah untuk penyelenggara pilkada, yakni KPU dan Bawaslu.

"Memang dana buat keamanan ini enggak penuh. Tapi yang saya dengar Menteri Keuangan telah menyediakan anggaran yang diperlukan oleh Kepolisian, kalau terjadi sesuatu," kata Tjahjo.

Tjahjo pun berjanji akan terus memantau ketersediaan anggaran pengamanan pilkada di daerah-daerah yang rawan pada kontestasi demokrasi di daerah tersebut.

"Kami terus memonitor, mudah-mudahan daerah yang kategori rawan bisa dipenuhi anggarannya," kata dia.

(Baca juga: Anggaran Pilkada 2018 Rp 20 Triliun, Perludem Ingatkan Transparansi Penggunaannya)

Sebanyak 171 daerah terdiri dari 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018.

Total anggaran Pilkada 2018 yang telah disepakati yaitu Rp 11,4 triliun. Ada sejumlah daerah dengan anggaran terbesar yakni Jawa Barat Rp 1,2 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp 990 miliar, Jawa Timur Rp 870 miliar, dan Papua Rp 850 miliar.

Sedangkan, untuk pengamanan seluruh wilayah tersebut, Polri sendiri mengusulkan anggaran pengamanan pilkada serentak 2018 hingga Rp 2,17 triliun.

Kompas TV Pemerintah meyakini ajang pemilihan kepala daerah justru memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com