Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fredrich Ditangkap, Pengacara Sebut KPK Tak Hargai Profesi Advokat

Kompas.com - 13/01/2018, 13:36 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa, menyatakan bahwa pihaknya menyesalkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap kliennya.

"Sebenarnya saya menyesali cara-cara yang dilakukan KPK," kata Sapriyanto, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/1/2018).

Fredrich ditangkap KPK setelah tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Pihaknya menyesali cara KPK lantaran sebelum penangkapan mereka tengah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap eks pengacara mantan Ketua DPR itu.

Hingga penangkapan, menurut Sapriyanto, KPK belum menjawab apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak.

Baca juga : Ditanya Rencana Praperadilan, Fredrich Jawab Akan Siapkan Pengacara

Dia berpandangan, kalaupun tidak dikabulkan, KPK seharusnya menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap kliennya, bukan langsung melakukan penangkapan.

Namun, belum genap 24 jam setelah panggilan pemeriksaan pertama terhadap Fredrich sebagai tersangka, lanjut Sapriyanto, KPK malah menangkap kliennya itu.

Dia menyebut Fredrich ditangkap Jumat (12/1/2018) sekitar pukul 22.00 atau 23.00 WIB.

"Kami melihat sepertinya kurang penghargaan mereka juga terhadap kami, yang kedua juga mereka juga memperlakukan seorang advokat enggak sebagaimana tempatnya," ujar Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu.

Kendati demikian, Sapriyanto mengaku tidak bermaksud menuntut perlakuan istimewa dari KPK terhadap Fredrich yang merupakan pengacara anggota Peradi.

Namun, ia berharap KPK melayangkan panggilan pemeriksaan kedua terlebih dahulu sebelum menangkap kliennya.

"Kalau panggilan pertama tidak datang ya panggil saja sekali lagi, kan begitu. Kan KUHAP memungkinkan untuk itu. Ini enggak, dilakukan seperti itu, ini kan enggak menghargai lagi profesi advokat kalau begitu," ujar Sapriyanto.

Soal strategi membela Fredrich ke depannya, dia menyatakan akan mendiskusikannya dengan Fredrich terlebih dahulu.

KPK mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara dokter RS Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dan Fredrich Yunadi terkait sakitnya Novanto.

Dalam kasus ini, Fredrich dan Bimanesh sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com