KPK: Meski Pilkada, Pengusutan Kasus Korupsi Calon Kepala Daerah Tidak Berhenti

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan dirinya tak sepakat bila proses hukum terhadap kasus korupsi dihentikan sementara terhadap calon kepala daerah yang sudah terdaftar.

Hal itu mengacu pada Peraturan Kapolri yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, yang menyatakan pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses pilkada selesai.

"Kalau saya enggak begitu. Kalau yang bersangkutan ternyata dalam perjalanan pengesahan sebelumnya sudah nyata-nyata akan menjadi terdakwa lebih lanjut, kalau menurut saya harus diberikan sinyal. Menurut saya lho," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Namun, lanjut Agus, bisa saja proses hukum khususnya pada kasus korupsi calon kepala daerah tidak dilanjutkan lantaran belum ada bukti awal yang kuat.

(Baca juga: Kejaksaan Hold Pemeriksaan Calon Kepala Daerah yang Tersangkut Hukum)

Jika menghadapi situasi demikian, menurut Agus, KPK bisa menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah.

"Kalau memang diperiksa buktinya belum jelas dan masih diawal. Itu bisa kami enggak periksa dulu supaya kami adil," lanjut dia.

Ditangguhkan

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan mengantisipasi pihak-pihak yang memanfaatkan aparat penegak hukum sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik.

Oleh karena itu, Tito meminta agar pemeriksaan pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, ditangguhkan.

"Supaya lembaga penegak hukum tidak dimanfaatkan untuk kontestasi politik dalam rangka untuk melakukan pembunuhan karakter, kampanye negatif, atau menjatuhkan paslon tertentu," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

(Baca juga: Kapolri Tak Mau Hukum Dijadikan Alat Politik)

Tito mengajak lembaga penegak hukum lain, yakni kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu terkait hal tersebut.

Ia menilai, perlu adanya nota kesepahaman untuk menjaga netralitas selama Pilkada.

"Dan jangan digunakan jadi alat politik. Jadi proses hukum paslon ditunda sampai pilkada selesai," kata Tito.

Setelah Pilkada usai, penegak hukum bisa melanjutkan proses hukum terhadap peserta pemilu yang bersangkutan.