Stigma Kepemimpinan Sipil dan Momentum untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemunculan nama-nama perwira TNI-Polri dalam kontestasi pertarungan Pilkada menjadi satu fenomena yang mendapatkan perhatian publik secara luas.

Tak hanya soal hasrat kekuasaan, namun juga soal dukungan publik. Nyatanya hingga kini, sebagian publik masih menilai pemimpin politik dengan latar belakang TNI-Polri lebih punya keunggulan dibandingkan orang sipil.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menilai, pandangan itu masih melekat di dalam masyarakat Indonesia karena bagian dari warisan masa lalu, Orde Baru.

"Ini adalah buah dari proses yang sangat panjang 30 tahun lebih tentara memegang kekuasaan politik. Itu waktu yang sangat lama," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (10/1/2018).

Baca juga : Drama dan Jenderal Aktif TNI AD dan Polri di Pilkada 2018

Selama masa Orde Baru, kata dia, pemahaman tentang ideologi politik militer terus ditanamkan pemeritah. Pucuk-pucuk pimpinan politik untuk sipil pun diambil alih oleh tokoh-tokoh militer.

Akibatnya, kesempatan orang sipil untuk duduk di pucuk kepemimpinan sipil menjadi terbatas. Hal itu juga berbarengan dengan penggambaran tentara sebagai representasi dari seorang ksatria, yang punya ketegasan dan punya jiwa kepemimpinan tinggi.

Selain itu, pandangan bahwa pemimpin militer atau Polri lebih unggul dari pemimpin sipil juga terbentuk akibat realitas yang dilihat atau dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Misalnya banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pemimpin sipil secara langsung turut membentuk pandangan negatif dari kepemimpinan politik yang dipegang oleh tokoh sipil.

Sementara potret kasus korupsi yang melibatkan militer dinilai masih minim. Meski begitu, Wahyudi menilai hal itu bukan berarti militer lebih bersih.

"Pemberantasan korupsi di tubuh militer juga belum optimal karena dia masih tunduk dengan UU Peradilan Militers sehingga KPK sulit masuk," kata dia.