Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Djarot-Sihar di Pilkada Sumut, Ini Kontrak Politik yang Diminta PPP

Kompas.com - 10/01/2018, 13:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan partainya telah membuat kontrak politik dengan PDI Perjuangan terkait pengusungan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

Kontrak politik tersebut merupakan kompensasi bagi PPP yang tidak mendapat jatah wakil dalam Pilkada Sumut.

Kontrak politik tersebut berisikan sejumlah program yang bertujuan memajukan umat Islam Sumut sebagai konstituen PPP.

"Karena ada keberatan dari teman-teman di sana maka Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Baca juga : PDI-P dan PPP Sepakat Usung Djarot-Sihar di Pilkada Sumut)

Arsul mengatakan, ada enam poin kontrak politik yang disepakati antara PDI-P dan PPP. Di antaranya, Djarot-Sihar diminta mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran yang memang digelorakan oleh PPP.

Selanjutnya, Djarot-Sihat diminta meningkatkan alokasi anggaran untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren yang ada di sana.

Selain itu, PPP juga meminta agar Djarot-Sihar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran minukan keras di wilayah Sumut.

"Ini lebih umum memang agar kalau menang maka selama pemerintahan indeks pembangunan SDM harus ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan," lanjut dia.

(baca: Cerita Megawati di Balik Terpilihnya Djarot Jadi Calon Gubernur Sumut)

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Andreas Hugo Pareira memastikan partainya bersama PPP sepakat mengusung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pilkada Sumut.

"Iya PDI Perjuangan tetap dengan PPP," kata Andreas melalui pesan singkat, Rabu (10/1/2018).

Hal senada disampaikan oleh Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan PPP sepakat mengusung Djarot sebagai calon gubernur meski kadernya tak diusung menjadi calon wakil gubernur.

Ia menyatakan hal itu merupakan bentuk komitmen PPP dengan PDI-P di Sumut yang harus dijalani.

"Kami diminta mendukung paslon PDIP di Pilgub Sumut. Djarot dan Sihar. Itu bagian dari kesepakatan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com