Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

VIDEO: Pelajar Tunanetra Ini Minta Sepeda Ditukar Laptop, Begini Reaksi Jokowi...

Kompas.com - 10/01/2018, 13:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Seorang pelajar tunanetra di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menolak pemberian sepeda dari Presiden Joko Widodo. Ia meminta Presiden menukar sepeda itu dengan laptop.

Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.148 pelajar di Kota Kupang dan sekitarnya, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018) lalu.

Acara pembagian KIP itu dilaksanakan di Halaman SMKN 3 Kota Kupang.

Awalnya, seperti biasa, Presiden menggelar kuis berhadiah sepeda untuk para siswa yang menerima KIP.

Ade merupakan pelajar kedua yang berani maju. Dengan bantuan Paspampres, ia yang memakai seragam SMA berjalan ke atas panggung.

Baca juga: Pelajar Tunanetra Ini Minta Sepeda Ditukar Laptop ke Jokowi...

Dimulai dengan pertanyaan soal waktu jam belajar oleh Jokowi, Ade kemudian berhasil melafalkan satu per satu sila dalam Pancasila.

Seusai menyebutkan sila pada Pancasila, Ade tampak senyum-senyum. Hal itu menggoda Presiden Jokowi melontarkan guyon.

"Ngapain kamu senyum-senyum? Hanya senyum-senyum, ya, (minta) apa? Mau apa? Mau minta sepeda juga?" tanya Jokowi.

Tak diduga-duga, Ade menjawab, "Tidak mau."

Baca: Jokowi: Di NTT Cukup 7 Bendungan Dulu, Embung yang Ditambah

Dia mengatakan, sepeda yang seharusnya ia dapat lebih baik ditukar saja dengan laptop.

Jokowi pun memenuhi keinginan pemuda tersebut.

"Ya sudah, saya beri laptop untuk Ade. Karena enggak bawa laptop, nanti saya antar ke rumah atau ke sekolah. Paling lama besok sudah sampai pasti," ujar Jokowi yang disambut sorak sorai dan tepuk tangan dari pelajar dan tamu yang hadir di acara itu.

Simak video selengkapnya soal permintaan Ade di tautan berikut ini:

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com