Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Jokowi Bisa Dituduh Gagal Kelola Kabinet

Kompas.com - 10/01/2018, 10:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan (DPR) Fahri Hamzah mengkritik silang pendapat yang kembali terjadi di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kali ini, pro kontra terjadi pada kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan meminta langkah Susi menenggelamkan kapal tersebut dihentikan.

Namun, Presiden Joko Widodo justru memuji kebijakan Susi tersebut.

(baca: Penenggelaman Kapal ala Susi, Dipuji Jokowi, Dikritik JK dan Luhut)

Susi sendiri tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

"Ini yang sering saya katakan. Padahal sudah tahun ke-4, tapi kabinet belum diikat oleh kesatuan langkah dan arah," kata Fahri Hamzah lewat pesan singkat, Rabu (10/1/2018).

"Pak Jokowi di tahun evaluasi politik dan kinerja pemerintahan ini bisa dituduh gagal mengelola kabinet," tambah Fahri.

Baca juga: Di Hadapan Para Relawannya, Jokowi Puji Susi Pudjiastuti

Fahri mengaku sudah lama mendengar adanya ketegangan di kabinet terkait kebijakan Susi menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

Namun, ia menyayangkan ketegangan ini justru sekarang sudah terdengar ke luar.

"Saya melihat ada banyak masalah. Tim ekonomi tidak kompak, tim polkam tidak sejalan, tim Kesra jalan masing-masing," kata dia.

Baca: Wapres Minta Menteri Susi Hentikan Penenggelaman Kapal

Menurut Fahri, silang pendapat dan ketidakkompakan menteri kabinet kerja ini tak terlepas dari setiap menteri yang ingin mengklaim prestasinya masing-masing.

Akibatnya, kerja sama antar kementerian pun dilupakan.

"Akhirnya masing-masing menteri kayak koboi," kata Fahri.

Kompas TV Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menenggelamkan 33 kapal asing pencuri ikan di Natuna, Kepulauan Riau.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com