Urgensi Platform Politik Baru Halaman all - Kompas.com

Urgensi Platform Politik Baru

Miftah Sabri
Kompas.com - 10/01/2018, 08:36 WIB
IlustrasiKOMPAS/HANDINING Ilustrasi

ERA perjuangan kemerdekaan adalah era penentu apakah Indonesia mampu menjadi sebuah negara bangsa merdeka atau terus-menerus ada di bawah kaki penjajah.

Para founding fathers kita telah membuktikan itu dengan segala daya dan upaya. Akhirnya Indonesia lepas dari kerakusan penjajahan dan berdiri tegak layaknya negara bangsa yang lain.

Banyak nyawa yang menjadi penopangnya. Banyak tinta dan suara untuk mengadvokasinya. Banyak pula konflik internal di dalamnya. Tapi Indonesia berhasil melewati.

Indonesia menjadi negara merdeka, memilih presiden dan wakil presiden sendiri, membentuk pemerintahan sendiri, layaknya sebuah negara bangsa. Gelombang suka cita menyambutnya dengan riang gembira, menyambut deklarasi kemerdekaan sebagai tonggak pertama berdirinya sebuah negara bangsa bernama Indonesia.

Platform politik anti-imprealisme dan anti-kolonialisme yang terbentuk secara masif di kepala manusia-manusia Indonesia waktu itu berhasil membuahkan pergerakan-pergerakan yang membebaskan belenggu penjajahan Belanda.

Setelah deklarasi, platform politik berganti. Reaksi penjajah tampaknya tak menerima. Upaya-upaya pencaplokan kembali terus dilakukan.

Platform politik berubah dari antikolonialisme menjadi "platform mempertahan kemerdekaan", apa pun taruhannya. Perang tersuluk di beberapa lokasi. Bahkan ibu kota sempat berpindah-pindah. Sampai akhirnya lahirlah kesepakatan Meja Bundar di Belanda. Indonesia akhirnya diakui oleh penjajah.

Platform politik baru lahir mengisi kemerdekaan tahap pertama, yakni nation building. Semua alat dan perangkat negara yang dibutuhkan diadakan. Ideologi negara disepakati. Undang-Undang Dasar dibentuk. Demokrasi dipilih sebagai jalan kebangsaan, yakni demokrasi Pancasila versi awal kemerdekaan.

Partai-partai pun bermunculan. Tahun 1955, pemilu pertama diadakan. Kekuatan-kekuatan politik domestik terbentuk. Namun, memang belum seindah harapan. Mosi tak percaya sering terjadi. Pemerintah berganti bentuk, manusianya pun demikian, kecuali Soekarno dan Hatta yang masih bersama sampai 1959.

Stabilitas politik menjadi barang mahal ketika itu. Demokrasi yang masih muda belum mampu menjadi instrumen penyeimbang konflik kepentingan yang ada. Negara baru bernama Indonesia masih labil. Pun ditambah dengan landscape dikotomis internasional yang terkungkung oleh perang dingin.

Sekalipun pemerintahan baru sudah secara formal menyatakan tidak berdiri di salah satu pihak dan menginisiasi blok baru dengan mengadakan konferensi Asia Afrika, akhirnya kegerahan pun sampai juga ke ubun-ubun.

Soekarno yang berharap Indonesia bisa tancap gas setelah merdeka sangat kecewa dengan instabilitas politik yang lahir dari rahim demokrasi baru tersebut. Ia memilih jalan sendiri, yakni guided democracy atau demokrasi terpimpin.

Demokrasi ala Soekarno membuat Hatta tak betah. Dwi Tunggal berakhir dengan mundurnya Hatta dari bangku wakil presiden. Soekarno praksis sendiri di atas panggung utama. Ditopang dua kekuatan besar yang tak saling mendukung alias sangat konflitual, yakni Angkatan Darat dan PKI atau Partai Komunis Indonesia.

Pemerintahan sempat berjalan beberapa tahun, dari 1959 sampai 1965. Dan ternyata, dua kekuatan penopang tidak mudah untuk dikendalikan. Sikap saling curiga di antara keduanya terus menghiasi landscape politik nasional ketika itu.

Angkatan darat di satu sisi dan PKI di sisi lain, tak pernah benar-benar menjadi pendukung utama Soekarno. Keduanya sama-sama menunggu peluang.

Ada banyak versi sejarah terkait sejarah yang satu ini. Dan belum ada yang layak dinyatakan sebagai penjelasan tunggal terkait kejadian yang menyebabkan pergantian rezim ketika itu. Masa itu masih sebagai masa kelam yang belum bisa diraba. Titik kulminasinya terjadi di tahun akhir Oktober 1965.

Ada tragedi berdarah. Kemudian pemerintahan mengalami transisi yang cukup keras. Soeharto naik panggung. Rezim Orde Baru dimulai. Setelah melakukan berbagai political enggineering, Soeharto didapuk sebagai presiden RI ke dua. Semangatnya yang besar untuk membangun negeri ini melahirkan platform politik baru, yakni pembangunan (developmentalisme).

Di tangan Soeharto, demokrasi diakui dalam makna yang terbatas alias sangat minimalis. Ada dua partai politik yang diakui dan satu Golongan Karya.

Partai yang sangat banyak sebelumnya difusi menjadi dua. Lahirlah Partai Demokrasi Indonesia sebagai fusi dari kalangan nasionalis dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai fusi dari kalangan religius. Di tambah satu Golongan Karya yang tidak dianggap sebagai partai politik, tetapi memainkan peran sebagai partai politik.

Apa pun sebutannya, Golongan Karya menjadi salah satu kekuatan politik Soeharto selama 32 tahun kejayaannya, di samping ABRI dan birokrasi.

Berbagai developmental engineering dilakukan. Ideologi negara pun dimonopoli oleh rezim. Pancasila diinstitusionalisasi. Berbagai hal diseragamkan. Semuanya dijalankan atas nama pembangunan.

Secara internasional, Seoharto memang mendapat momentum yang pas. Soeharto memainkan kartu pas di musim yang pas. Di pelataran Asia Tenggara, ada Mahattir Muhamad di Malaysia, ada Lee Kuan Yew di Singapura, ada Marcos di Filipina, dan rezim yang hampir mirip di banyak negara Amerika Latin ketika itu. Mereka mengobarkan platform politik developmentalisme dan mengekang serta mengendalikan demokrasi.

Tak bisa tidak, secara ekonomi terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Wajah-wajah kota berganti menjadi modern. Desa-desa dialiri listrik, jalan, dan sekolah-sekolah baru. Teori-teori tahap pertumbuhan ekonomi yang ditulis Rustow diperjuangkan.

Sampai di akhir era Soeharto, Indonesia digadang-gadang sedang bersiap take off alias tinggal landas ekonomi. Teori Rustow memang tak sempurna. Banyak pengkritik yang lahir karena ketidaksempurnaan pembangunan di banyak negara baru. Ketimpangan kian melebar. Demokrasi dianaktirikan. Kantong-kantong kemiskinan bertambah di saat pertumbuhan dan orang kaya baru yang juga semakin banyak.

Penentang dan pengkritik disingkirkan. Korupsi dan kolusi ikut menjangkiti. Generasi baru di-enggineering agar sesuai dengan platform politik rezim yang berkuasa.

Namun, setiap manusia ada masanya. Setiap rezim pun demikian. Tahun 1997, Soeharto menemukan akhir dari masanya. Rezim reformasi siap menggantikannya. Era baru pun datang. Demokrasi kembali dilirik. Pemerintahan yang bersih diidolakan.

Secara internasional, Indonesia kala itu sedang ada dalam ritme yang sesuai. Negara adidaya tak lagi memainkan kartu perang dingin. Isu kiri dan kanan melemah. Soeharto tak terlalu dijadikan tumpuan lagi oleh Amerika karena Soviet telah jatuh sehingga kejatuhannya pun dianggap karena sudah masanya.

Ibarat keluar dari era penjajahan, partai-partai baru pun bermunculan. Demokratisasi dan good governance menjadi platform politik baru. Legislatif dibongkar ulang. Pemilu yang bebas diadakan.

Kini sudah 20 tahun berlalu dari era transisi menuju demokrasi. Masih banyak pekerjaan rumah yang tersisa. Koruptor masih berkeliaran. KPK samakin hari semakin banyak saja melakukan penangkapan dan penersangkaan. Partai-partai kembali berkibar, bahkan sangat dominan. Bobrok-bobrok baru demokrasi muncul.

Oligarki-oligarki yang kurang konstruktif berkeliaran. Mereka mengkavling-kavling Ibu Pertiwi. Sarang-sarang koruptor terus bertambah. Sementara globalisasi terus bergulir.

Negara lain melesat dengan berbagai macam terobosan. Berbagai ide bisnis baru mendadak menjadi gigantis bisnis baru. Di saat negara kita terlena dengan isu demokratisasi, good governance, justru era disrupsi teknologi datang. Generasi baru muncul dan tumbuh.

Generasi Y dan Z semakin dewasa. Populasinya terus bertambah. Kini tercatat generasi Y sudah ada di angka 86 juta. Jika ditambah dengan generasi Z, maka jumlahnya lebih dari setengah populasi nasional.

Mereka tidak terlalu terikat secara historis dengan masa lalu dan cerita-cerita perjuangan beraroma konflik di masa lalu. Mereka dibesarkan di era teknologi baru, yakni era revolusi industri 4.0.

Internet dan ponsel menjadi penyuluknya. Generasi baru lahir dengan gaya hidup dan kebiasaan yang berbeda dengan pendahulunya. Media sosial menjadi dunia baru yang utama. Orientasi ke masa lalu berkurang, berganti dengan orientasi ke masa depan.

Namun agak disayangkan, pemerintahan Jokowi terbilang gagal menghadirkan platform politik penerus platform politik yang lama. Prioritas infrastruktur bukanlah platform politik, tetapi sebuah keharusan yang biasa.

Era developmetalisme Soeharto melakukan hal yang sama. Semua rezim melakukan pembangunan infrastruktur, walau dalam porsi fiskal yang berbeda-beda. Sementara porsi penduduk terus didominasi anak muda. Dan, bonus demografi sudah mendekat.

Tidak perlu menjual infrastruktur sebagai platform politik karena itu adalah sebuah keharusan dan something usual. Inovasilah yang menjadi platform politik sebagai platform pengganti. Era disrupsi harus diadaptasi. Generasi muda harus direpresentasikan. Mereka harus masuk ke dalam gerak langkah rezim dan menjadi bagian dari roh rezim.

Perkembangan zaman dan pergerakan globalisasi membutuhkan inovasi-inovasi. Tak bisa tidak, inovasi adalah kata kunci untuk generasi kekinian. Mereka butuh segala sesuatu yang inovatif, mulai dari institusi politik sampai pada institusi ekonomi. Pembaruan-pembaruan harus terus dilakukan di semua level dan semua bidang.

Inovasi politik dan politik inovasi harus menjadi pengedepanan. Jokowi belum maksimum memperlihatkan itu. Regulasi-regilasi terhadap pelaku bisnis digital sangat terlambat dilahirkan. Keberpihakan pun terlihat sangat minim.

Sementara itu, preferensi masyarakat sudah berubah, pemerintah masih saja memainkan kartu yang sangat biasa. Padahal inovasi adalah penggerak zaman. Yang konvensional akan tergilas jika tak menyesuaikan diri karena ekosistem digital akan melahirkan peluang-peluang baru.

Mau tak mau Jokowi harus menyambutnya karena ekosistem digital akan berdampingan dengan ekosistem konvensional, saling terikat dan tergantung.

Oleh karena itu, Jokowi harus mampu mengadaptasinya. Kedua ekosistem ekonomi ini akan mem-boosting perekonomian nasional jika Jokowi mampu mengadaptasinya diwaktu dan kesempatan yang tepat.

Generasi muda akan terbawa ke dalam gerak langkah ekonomi. UMKM akan terdorong untuk terlibat aktif dalam aktifitas ekonomi nasional. Oleh karenaya harus diregulasi sedemikian rupa. Tidak mengekang, tidak pula melepas begitu saja.

Namun, hal tersebut tidak bisa hanya bergaya milenial, ikut acara konser musik atau nge-vlog layaknya anak muda. Jokowi harus lebih substantif dari itu. Fokus ke infrastruktur adalah keharusan dan sesuatu yang biasa. Namun, platform politik Jokowi harus berorientasi inovasi, mulai dari institusi politik, ekonomi, sikap-sikap politik, keberpihakan fiskal, dan lain-lain.

Jokowi tidak perlu berambisi untuk menjadi bapak infrastruktur Indonesia. Berambisilah untuk menjadi presiden pertama yang berbicara tentang perubahan dan inovasi untuk mengadaptasi perkembangan zaman dan perkembangan dunia.

Saya percaya, anak muda akan selalu ada di belakang tokoh-tokoh yang melakukan itu. Boleh jadi, karena kita kehilangan platform politik Bersama setelah reformasi, langgam politik kembali ke politik identitas. Jika itu terus bergulir, maka politik Indonesia justru gagal take off alias mundur ke belakang.

Page:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM