Pengurus Baru Golkar Diisi oleh Banyak Faksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyatakan kepengurusan Golkar yang baru tak akan menyingkirkan salah satu faksi. Menurut dia, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar akan mengakomodasi semua faksi, bukan menyingkirkan salah satu pihak.

"Bukan unguk menyingkirkan orang. Tidak. Kepentingannya memenangkan pemilu. Jadi pasti beliau melakukan yang terbaik, merangkul semua kelompok untuk bersama mensolidkan partai memenangkan pemilu 2019," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Ia menambahkan, seperti yang disampaikan Ketua Umum Airlangga Hartarto, kepengurusan baru akan terbentuk sebulan setelah dirinya terpilih pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 20 Desember 2017.

Baca juga : Pimpinan DPR Belum Terima Surat Usulan Pengganti Ketua DPR dari Golkar

Saat ditanya apakah semangat persatuan akan mengesampingkan slogan Golkar bersih yang tengah diusung, Mahyudin menjawab slogan tersebut tetap akan diperjuangkan.

Namun, bagi mereka yang pernah terkena kasus koruspi dan telah menjalankan masa hukuman tetap bisa menjadi pengurus DPP, sebab dianggap telah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ia menilai, kader yang telah selesai menjalani masa hukuman dan berprestasi tetap layak dipertimbangkan menjadi pengurus DPP.

"Yang terkena masalah korupsi tentu tak masuk kepengurusan. Tapi yang mungkin kena kasus hukum dulu sudah, ya kalau musim berganti angin bisa berubah kenapa manusia tak bisa berubah. Kalau orang bisa insaf tak ada masalah, apa lagi prestasinya bagus," lanjut Mahyudin.