Megawati: PDI-P Disebut Partai Polisi, Apa Tidak Marah Pak Tito?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membantah partainya disebut partai polisi. Mega mengakui ada perwira tinggi atau mantan anggota Polri yang akhirnya diusung menjadi kepala daerah.

Namun, menurut Mega, PDI Perjuangan tidak pernah secara khusus menentukan kepala daerah yang diusung harus dari latar belakang Polri. Bahkan, menurut Mega, banyak mantan perwira tinggi TNI yang diusung oleh partainya.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato pengumuman pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (7/1/2018).

"Dibilang katanya PDI-P partai polisi. Apa enggak marah Pak Tito itu?" kata Mega yang disambut tawa para kader PDI Perjuangan.

Baca juga : PDI-P Usung Irjen Safaruddin di Pilkada Kalimantan Timur

Menurut Mega, ada yang sengaja membentuk opini bahwa PDI Perjuangan tidak dekat dengan institusi TNI. Upaya tersebut untuk membuat seolah-olah terdapat beda perlakuan antara Polri dan TNI.

Padahal, menurut Mega, partainya cukup banyak mengusung mantan perwira tinggi TNI. Misalnya, dalam putaran pilkada kali ini, PDI Perjuangan mengusung Mayor Jenderal TNI (Purn) TB Hasanuddin untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat.

PDI Perjuangan juga pernah mengusung Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian, Mayor Jenderal TNI (Purn) Imam Utomo Soeparno menjadi Gubernur Jawa Timur.

Selain itu, masih banyak nama-nama mantan perwira TNI yang pernah diusung PDI Perjuangan menjadi kepala daerah.

"Siapa yang bilang PDI-P enggak dekat dengan TNI?" Kata Mega.