Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: Kecil Kemungkinan Jokowi Copot Airlangga dari Jabatan Menperin

Kompas.com - 06/01/2018, 20:05 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun saat ini Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, namun kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantinya sangat kecil.

Menurut peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, ada beberapa indikator yang menjadi alasan kecilnya kemungkinan Jokowi menggeser Airlangga dari jabatan Menperin.

"Pertama, efek menggeser Airlangga sangat besar dari sisi percaturan politik," kata Arya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (6/1/2018).

Menurut Arya, dua reshuffle kabinet terakhir telah benar-benar menciptakan kegaduhan di nasional.

Sementara itu, tahapan pilpres akan dimulai tak lama lagi, sekitar bulan Agustus-September.

"Jokowi kemungkinan menghindari sekali kegaduhan politik baru, yang diciptakan dari perombakan kabinet," kata dia.

(Baca juga : Ada Kebutuhan Jokowi Melindungi Pengaruh Politik Airlangga)

Kedua dari sisi internal Partai Golkar sendiri, yang apabila Airlangga dicopot maka harus ada calon yang menggantikannya sebagai Menperin.

Menurut Arya, tidak mudah bagi Golkar untuk mencari calon dengan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang bagus seperti Airlangga di sektor industri.

Di sisi lain, Golkar tengah disibukkan dengan pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sekretaris Jenderal.

Ditambah lagi, partai berlambang pohon beringin itu butuh upaya pemulihan (recovery) paska kasus hukum yang menimpa Setya Novanto.

"Jadi, dinamika di internal ini masih berjalan. Kalaupun terjadi reshuffle, kecil kemungkinannya. Dari pihak Airlangga juga kecil kemungkinannya mengundurkan diri," ucap Arya.

Ketiga, dari sisi waktu di mana saat ini partai politik (parpol) tengah sibuk mempersiapkan calon-calon kepala daerah.

(Baca juga : Soal Airlangga, Larangan Jokowi tentang Rangkap Jabatan Harus Dicerna Kontekstual)

 

Pendaftaran akan dibuka mulai 8 Januari hingga 10 Januari untuk 171 daerah.

Ditambah dengan tahapan pilpres yang akan dimulai bulan Agustus, Arya memperkirakan Jokowi akan memilih untuk tidak melakukan apa-apa.

Terakhir, indikator kinerja Airlangga yang sejauh ini cukup baik dan tidak ditemukan persoalan serius.

"Catatan negatif dan evaluasi dari kabinet juga tidak ada. Jadi, tidak ada alasan dari pemerintah untuk mendorong Airlangga mundur," kata Arya.

Dari keempat indikator tersebut, Arya mengatakan risiko politik bagi Jokowi dan Golkar akan cukup besar apabila menggeser Airlangga dari jabatannya.

"Jadi, saya kira Jokowi dan Golkar akan menghindari betul isu-isu yang berkaitan dengan ini," pungkasnya.

Kompas TV Pasca menggelar Munaslub, Partai Golkar segera mengumumkan kadernya untuk duduk menjadi Ketua DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com