Fahri Hamzah Anggap Pernyataan SBY Cerminan Penegakan Hukum yang Memihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ketidakpastian hukum yang dialami Partai Demokrat mencerminkan carut marut hukum di Indonesia.

"Jadi kalau seorang mantan presiden seperti Pak SBY saja ada perasaan tidak secure dengan hukum dan dia katakan itu artinya memang ada satu kondisi yang kadang-kadang bisa kita sebut seperti anomali," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Fahri juga menilai banyak pihak yang ditangkap polisi namun tidak ada kejelasan proses hukumnya hingga saat ini.

Hal itu kata Fahri juga menunjukan kinerja hukum yang tak optimal di era kepresidenan Jokowi.

Karena itu, kata Fahri, keluhan SBY terkait permasalahan hukum harus menjadi perhatian bagi Presiden Jokowi untuk segera diselesaikan.

(Baca juga : SBY Minta Jangan Ada Intimidasi dan Halangi Kehendak Rakyat untuk Memilih)

Sebab, Fahri mengatakan, berdasarkan catatan survei, kinerja Jokowi di bidang hukum masih kurang optimal.

"Jadi ini yang menjadi konsen Pak SBY, itu perasaan memang hukum tidak ada kepastian. lalu data, ini kalau kita cek pada survei yang dilakukan oleh banyak lembaga termasuk lembaga di dunia, problem apa yang utama di Indonesia nomor satu adalah ketidakpastian hukum," tutur Fahri.

"Saya kira Pak Jokowi memang harus turun tangan untuk menjelaskan kepada publik, karena ini terkait kinerja dia," lanjut Fahri.

Sebelumnya Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, Jaang yang akan maju Pilkada Kaltim bersama dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, dipaksa berpisah.

Jaang, kata Hinca, dipanggil oleh partai politik tertentu sampai delapan kali agar mau menggandeng Safaruddin sebagai wakilnya.

Safaruddin diketahui telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur di PDI-P.

"Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan. Kalau tidak, maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat," kata Hinca.

(Baca juga : Jelang Pemilu, SBY Soroti Pengaruh Media Sosial)

"Pada 25 Desember 2017, Syaharie Jaang dapat telepon diminta bertelepon kepada Kapolda dan kemudian dinyatakan apakah dimungkinkan berpasangan lagi untuk bersama, dijawab tidak mungkin karena ada pasangan," lanjut dia.

Ternyata, tak lama setelah penolakan itu, tanggal 26 Desember 2017 Jaang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Hari berikutnya, tanggal 27 dan 29 Desember 2017 Jaang mendapatkan surat untuk pemeriksaan.

Bukan hanya itu, Rizal yang akan maju sebagai pendamping Jaang pun juga diperiksa di Polda Kaltim terkait kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

Untuk itu Hinca menegaskan, jika ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dialami partai dan kadernya terus dibiarkan.

Ia khawatir kasus serupa akan kembali terulang pada gelaran Pilkada 2018 di 171 daerah mendatang.

"Kami pun ragu (khawatir) ada lagi, karena akan ada 171 Pilkada," tutur Hinca.