SBY Minta Penyelenggara Pemilu Antisipasi Kecurangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berharap penyelenggaraan pilkada 2018 dan pemilu 2019 dapat mengatasi gangguan terhadap kedua pesta demokrasi itu.

Menurut SBY, baik pilkada 2018 atau pemilu 2019 memiliki kompleksitas dan tantangan yang tinggi. SBY mengatakan, Pilkada 2018 adalah merupakan yang terbesar atau paling banyak pesertanya karena dilaksanakan secara serentak.

Demikian juga pemilu 2019, yang menurut dia merupakan pemilu pertama baik pileg dan pilpres yang juga dilaksanakan secara serentak.

"Karenanya semua penyelenggara pemilu baik jajaran KPU, Bawaslu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) harus merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan semua kegiatan pilkada dan pemilu dengan baik," kata SBY.

Baca juga : SBY: Perwira Aktif yang Terjun ke Politik Ada Aturannya, Jangan Dilanggar

Hal tersebut merupakan salah satu poin dari lima hal yang disampaikan SBY, dalam pernyataan politiknya di kantor Sekretariar DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).

SBY menyatakan, jangan sampai penyelenggara pemilu melakukan kesalahan, apalagi pada hal yang bersifat prinsip. Jika ada permasalahan yang serius, jajaran KPU menurut pendapatnya harus mampu melakukan manajemen krisis untuk dapat mengatasi persoalan tersebut dengan baik.

Di era teknologi informasi digital ini, lanjut SBY, bisa saja terjadi kejahatan yang tujuannya menggagalkan pemilu, seperti melakukan pembobolan dan pengrusakan terhadap sistem informasi KPU.

Baca juga : Kata SBY, Jangan Hancurkan Pesaing dengan Kekuatan Uang dan Kekerasan

Puncaknya, lanjut dia, hasil suara bisa dimanipulasi atau diubah.

"KPU harus bisa mencegah dan mengatasinya jika gangguan seperti ini terjadi," ujar SBY.

Penyelenggara pemilu, menurut dia, harus memiliki integritas dan menjaga kualitas kerjanya. Sebab, lanjut SBY, dalam praktik sering beredar isu kecurangan dalam penghitungan suara. KPU misalnya, lanjut dia, juga sering dicurigai melakukan kolusi dengan pihak-pihak tertentu.

"Untuk itu KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel dalam kegiatannya. Setiap langkahnya harus bisa diikuti oleh masyarakat luas," ujar SBY.