Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tweet-War", Bukti Ketidakcocokan Deddy Mizwar dengan PKS

Kompas.com - 02/01/2018, 22:13 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan menilai, polemik antara petinggi Partai Keadilan Sejahtera dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menjelang Pilkada Jabar 2018 menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam di antara keduanya.

Apalagi, pasca-pencabutan dukungan PKS kepada Deddy Mizwar pada Pilkada Jabar mendatang, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid justru terlibat tweet-war dengan Deddy Mizwar

"Yang pasti mereka enggak cocok," ujar Djayadi di Jakarta, Selasa (2/1/2017).

Tweet-war terjadi lantaran Hidayat mengunggah dokumen pakta integritas atau kontrak politik Deddy Mizwar dengan Partai Demokrat.

Dalam dokumen itu terdapat empat poin dan salah satunya dipersoalkan oleh PKS. Konon, salah satu poin tersebut yang membuat PKS mencabut dukungan kepada Deddy.

Poin yang dimaksud terkait dengan kesiapan Deddy menggerakkan mesin partai untuk memenangkan presiden atau wakil presiden yang usung oleh Partai Demokrat pada Pilpres 2019.

(Baca juga: Usai Tweet-War dengan HNW, Deddy Mizwar akan Ngopi Bareng Presiden PKS)

Deddy lantas bereaksi dengan membalas tweet Hidayat dengan mempertanyakan apa salah dia kepada PKS sehingga dokumen internal Demokrat itu diunggah kepada publik melalui Twitter.

Djayadi sendiri menilai, publik perlu cermat melihat persoalan antara PKS dan Deddy tersebut. Apalagi, awalnya PKS adalah partai yang mendukung Deddy maju pada Pilkada Jabar.

Namun, karena dokumen itu sudah kadung diunggahnya dan jadi konsumsi publik, kata Djayadi, maka saat kampanye nanti, dokumen itu bisa saja dijadikan senjata oleh kedua pihak.

"Kalau itu (soal lebih menguntungkan siapa) tergantung komunikasi politik kedua belah pihak. Masing-masing bisa mengkapitalisasinya atau bisa menyerang pihak lawannya. Jadi ini soal kepandaian dalam melakukan kampanye nanti," kata Djayadi.

Saat ini PKS sendiri sudah bergabung dengan Partai Gerinda mengusung pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Sementara, Deddy Mizwar yang didukung Demokrat dikabarkan menjalin koalisi dengan Dedi Mulyadi yang diusung Partai Golkar.

Kompas TV Benarkah adanya kontrak politik Deddy Mizwar dengan Partai Demokrat, jadi penyebab batalnya PKS mendukung Wakil Gubernur Jawa Barat itu di pilkada tahun depan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com