Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi 2017, PKS Sebut Ekonomi Meroket Belum Tercapai

Kompas.com - 31/12/2017, 20:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menyoroti kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama tahun 2017. Jazuli mengatakan bidang ekonomi menjadi sorotan penting mengingat hal ini berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Pemerintahan Jokowi-JK, kata Jazuli, pada awal memerintah memberikan harapan dan optimisme bahwa ekonomi akan meroket di tahun kedua dan seterusnya. Tetapi, dalam evaluasi Fraksi PKS janji ekonomi meroket tersebut masih belum terlihat nyata.

"Kita apresiasi sejumlah capaian positif pemerintah antara lain pada percepatan pembangunan infrastruktur, meski demikian kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/12/2017).

Jazuli memberikan 8 catatan untuk kondisi ekonomi Indonesia. Pertama, ekonomi Indonesia belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata 5,0 persen per tahun. Angka tersebut jauh dari target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,0 persen per tahun.

Baca juga : Jokowi: Energi Berkeadilan Merupakan Wujud Nyata dari Sila ke-5

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
"Dengan melihat capaian Pemerintah dalam tahun 2017, proyeksi target pertumbuhan 5,4 persen tahun 2018 diprediksi sulit tercapai. Untuk itu pemerintah harus kerja keras lagi tahun depan," katanya.

Kedua, lanjut Jazuli, kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi pada gilirannya memengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah, sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan.

"Sementara itu, Pemerintah belum memiliki program yang efektif dalam mengatasi persoalan utama tersebut. Kebijakan Pemerintah selama ini masih bersifat tambal sulam. Praktis dalam tiga tahun terakhir ini angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi," kata dia.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang rendah, diikuti dengan perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja, seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah, baik segi pembiayaan maupun nonpembiayaan.

Keempat, kebijakan belanja Pemerintah yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur secara besar-besaran diprediksi belum akan memberikan dampak yang signifikan terhadap Perekonomian nasional pada tahun 2018.

Pemerintah harus bisa mengantisipasi belum beroperasinya proyek infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, dan proyek lainnya.

"Sehingga hambatan konektivitas yang selama ini menganggu jalur perekonomian yang menjadi kendala pada tahun 2017, bisa segera diatasi," ucap Jazuli.

Kelima, lanjut Jazuli, kinerja Pemerintah dalam mengendalikan inflasi beberapa tahun terakhir belum konsisten, sehingga menyebabkan peran inflasi dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional masih belum optimal.

Hal tersebut terlihat dari gejolak harga dari bahan-bahan kebutuhan pokok yang meresahkan masyarakat.

"Target inflasi yang dicanangkan sebesar 3,5 persen akan sangat sulit tercapai dalam tahun 2018," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com