Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Anggap Mama-mama Papua Simbol Perjuangan Kaum Ibu

Kompas.com - 22/12/2017, 18:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

RAJA AMPAT, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sengaja memilih tanah Papua sebagai lokasi acara peringatan Hari Ibu ke-89 yang jatuh pada Jumat (22/12/2017).

Presiden berpendapat, ibu-ibu di Papua atau yang populer disebut mama-mama merupakan simbol perjuangan kaum ibu.

"Karena mama-mama Papua adalah perempuan Indonesia, karena Papua adalah Indonesia," ujar Jokowi dalam pidato peringatan Hari Ibu di Lapangan Waisai Torang Cinta, Kabupaten Raja Ampat, Papua, Jumat.

Usai acara, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana sempat mengunjungi kios dagangan mama-mama Papua yang merupakan bagian dari acara itu.

Jokowi dan Iriana membeli beberapa dagangan mama-mama itu, mulai dari salak, buah hingga sagu.

(Baca juga: Pesan Hari Ibu dari Sembilan "Srikandi" Kabinet Kerja)

Meskipun terlihat sederhana, lanjut Jokowi, aktivitas perdagangan yang dilakukan mama-mama itu sadar atau tidak sadar menjadi simbol perjuangan seorang ibu.

"Semua perempuan memiliki kontribusi besar dalam negara ini. Kita lihat ibu-ibu yang menjual salak, sagu, pinang. Saya kira ini menunjukkan kekuatan perjuangan kaum perempuan dalam rangka, ada yang demi menyekolahkan anak, mengkuliahkan anak, membangun rumah," ujar Jokowi.

Acara peringatan Hari Ibu di Raja Ampat cukup meriah. Enam menteri perempuan di dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla hadir memeriahkan acara tersebut. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Kompas TV Presiden Joko Widodo tengah melakukan kunjungan kerja ke Papua.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com