Bahas APBD 2018, Gubernur Maluku Utara Minta Pendampingan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2017).

Kedatangan Abdul untuk meminta pengawalan KPK terkait finalisasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

"Saya jauh-jauh datang ke KPK itu membuat atau minta bantuan pendampingan, apalagi anggaran APBD 2018 ini tentu eksekutif dan legislatif yang memutuskan itu bersama," kata Abdul, seusai pertemuan dengan KPK, Jumat sore.

Baca juga: Kemendagri: Program APBD DKI Harus Sesuai Program Nasional 

Pendampingan ini, lanjut Abdul, untuk menghindari terjadinya praktik korupsi. Meskipun, hingga saat ini, Abdul tak melihat ada indikasi ke arah itu. 

"Saya melihat belum ada, tapi ikhtiar. Karena dengan kondisi kita, apalagi saya sebagai gubernur, tentunya ada yang saya tahu, ada yang saya tidak tahu. Dan karena sampai hari ini saya lihat masih belum ada indikasi itu. Tapi bisa saja ada," ujar Abdul.

Dia khawatir ada anggota DPRD Maluku Utara maupun jajaran di pemerintahannya yang 'bermain' dalam pembahasan APBD 2018.

"Saya kira bukan anggota Dewan saja, eksekutif juga mungkin ada. Karena itu saya jauh-jauh lebih baik saya ada didampingi, supaya ada pendampingan, supaya saya juga tenanglah sebagai gubernur," ujar Abdul.

"Kalau sudah terjadi baru saya minta (pendampingan) ke KPK, saya kira itu tidak ada gunanya. Karena itu lebih baik saya jauh-jauh sebelum terjadi, sudah ada pendampingan," lanjut dia.

Baca juga: Kemendagri Soroti Anggaran yang Jadi Perhatian Publik pada APBD DKI

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Pahala Nainggolan mengatakan, KPK siap untuk mengawal pembahasan APBD 2018 Maluku Utara.

"Kami akan datang ke sana karena Beliau (Gubernur) ingin kami dampingi sehubungan dengan aspirasi dari beberapa anggota Dewan," ujar Pahala.

Pahala mengatakan, anggota Dewan diharapkan menyampaikan aspirasi sesuai prosedur yang ada, dan tidak menitipkan suatu proyek atau menunjuk nama kontraktor tertentu.

"Jadi secara spesifik kami akan dampingi Provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan APBD-nya tepat waktu dan isinya sesuai dengan aspirasi masyarakat, plus tidak ada sandera-sandera di belakang," ujar Pahala.