Strategi Pemerintah Hadapi Gugatan HTI di PTUN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi untuk membahas strategi pemerintah dalam menghadapi gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

HTI, melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, menggugat keputusan pembubaran HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Dalam rapat tersebut, hadir Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo dan perwakilan Kejaksaan Agung.

Selain itu hadir pula perwakilan ormas Islam dan sejumlah tokoh masyarakat, antara lain Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas, Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra dan Forum Advokat Pembela Pancasila.

"Tadi ya kami koordinasikan. Sebenarnya tujuan pemerintah kan baik. Kita sendiri secara sederhana NKRI itu sudah final. Tatkala yang final ini kemudian dengan napas kebebasan mencoba untuk mengajarkan, mengembangkan bahkan membuat gerakan untuk mengubah NKRI dan Pancasila tentunya tidak bisa kita biarkan," ujar Wiranto saat ditemui sesuai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

(Baca juga : Pemerintah Diminta Serius Hadapi Gugatan HTI di PTUN)

Menurut Wiranto, dalam rapat tersebut telah disepakati langkah-langkah bagi pemerintah untuk menghadapi gugatan HTI.

Kelompok nasionalis dan ormas Islam yang sejalan dengan pemerintah pun bersepakat untuk memberikan dukungan.

Eksistensi NKRI dan Pancasila, lanjut Wiranto, harus tetap dipertahankan apapun taruhannya.

"Tadi ada kesepakatan bersama-sama pemerintah menghadapi gugatan hukum darimanapun untuk mempertahankan sikap dari pemerintah bahwa apapun taruhannya NKRI dan Pancasila harga mati yang harus dipertahankan," tuturnya.

Khilafah

Secara terpisah, Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra menegaskan bahwa pemerintah harus serius dalam menghadapi gugatan HTI.