Wiranto Enggan Komentar soal Pembatalan Mutasi Jabatan 16 Perwira TNI

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto enggan berkomentar terkait pembatalan mutasi 16 perwira tinggi TNI oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Mutasi 16 perwira tinggi TNI tersebut sebelumnya ditetapkan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat menjadi panglima.

"Tanyakan Panglima dulu. Kalau sudah, berarti itu saja yang ditulis," ujar Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Wiranto juga menegaskan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengomentari soal keputusan Panglima TNI.

Baca juga: Panglima TNI Anulir Rotasi yang Dilakukan Gatot Nurmantyo)

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

"Saya panglima TNI itu dulu tahun 1998. Kalau sekarang ya enggak boleh (berkomentar). Ya enggak semuanya harus dilaporkan kepada Anda (wartawan)," ucap Wiranto.

Pembatalan mutasi 16 perwira tinggi TNI ditetapkan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melalui surat bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017.

(Baca juga: Anulir Keputusan Jenderal Gatot, Ini Penjelasan Panglima TNI)

Melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI dinyatakan tidak ada. Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini.

Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Marsekal Hadi menjelaskan, sejak resmi menjabat panglima TNI, ia telah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap sumber daya manusia yang ada untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas.

"Kedua, dasar untuk penilaian sumber daya manusia adalah profesionalitas dan merit system," kata Hadi.

Ketiga, lanjut Hadi, petunjuk administrasi terkait pembinaan karier prajurit TNI sudah baku. Semuanya berdasarkan profesionalitas merit system yang selalu dilakukan di tubuh TNI.

"Tidak ada istilah di dalam pembinaan karier adalah like and dislike," kata Hadi.