Suarakan "Golkar Bersih", Bagaimana Sikap Golkar Kini terkait Pansus Angket KPK?

JAKARTA, KOMPAS.com - Slogan "Golkar Bersih" disuarakan secara lantang pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Terkait hal tersebut, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan, slogan Golkar Bersih harus bisa dicerminkan dengan berdirinya seluruh kader Golkar di garda terdepan dalam mengawal tata kelola yang baik.

Praktik korupsi, kata dia, merupakan akhir dari sebuah proses yang tak transparan. Penyelesaian masalah korupsi, menurutnya, harus dilakukan dari hulu.

"Korupsi itu sebagai akhir dari sebuah proses tapi prosesnya harus dikawal dengan transparansi," ujar Airlangga seusai Munaslub di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Airlangga pun ditanya soal sikapnya ke depan terkait Pansus Hak Angket KPK. Sejumlah pihak kerap menilai bahwa pembentukan Pansus Angket KPK tak sejalan dengan sikap pro pemberantasan korupsi.

Baca juga : Kepengurusan Baru, Golkar Buka Peluang Keluar dari Pansus Angket KPK

Terkait hal tersebut, Airlangga mengatakan pembentukan pansus telah melalui mekanisme di DPR. Hal yang dianggap memungkinkan adalah menyelesaikan pansus tersebut.

"Pansus itu kan sudah terbentuk dari bagian keputusan paripurna DPR. Nah yang dapat dilakukan adalah tentu penyelesaian pansus, kesimpulan pansus itu segera diselesaikan," kata Menteri Perindustrian itu.

Sementara itu, Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa ada pembicaraan dengan Airlangga untuk mendorong pansus segera menyelesaikan tugasnya pada masa sidang DPR yang akan datang.

Baca juga : Aroma Pansus Angket dalam Uji Kepatutan Ketua MK Arief Hidayat

Menurutnya, rekomendasi yang disusun pansus angket sudah hampir tuntas. Pansus pun sudah tak berkeinginan untuk memanggil KPK karena komisi antirasuah sudah menjawab hampir seluruh pertanyaan pansus pada forum rapat dengar pendapat di Komisi III DPR.

Jawaban tersebut kemudian diambil untuk menjadi bahan pansus.

"Kami dorong supaya masa sidang depan bisa tuntas. Karena tahun depan ini sudah tahun politik sehingga fokus kami partai politik sudah tidak lagi concern ke sana," ujar Bambang.

"Mudah-mudahan rekomendasi dan kesimpulan itu dapat bermanfaat bagi perbaikan KPK ke depan," sambung dia.