Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mulus jadi Ketum Golkar, Airlangga Dinilai Lakukan "Deal-deal" Politik

Kompas.com - 18/12/2017, 13:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulusnya jalan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar dinilai tak terlepas dari deal-deal politik yang telah disepakati sebelumnya dengan jajaran pengurus di tingkat pusat dan daerah.

"Sebelum Rapat Pimpinan Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, pleno kemarin sudah deal semua. Saya yakin, kenapa begitu cepat diputuskan Airlangga satu-satunya calon yang tinggal diputuskan dalam Rapimnas dan Munaslub. Itu artinya yang waktu pleno sudah deal semua," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat dihubungi, Senin (18/12/2017).

Adanya deal politik dalam memuluskan langkah Airlangga ini, menurut Ujang, dapat dilihat dari langkah Golkar membatalkan dukungan kepada Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Bantah Ada Kesepakatan dengan Airlangga soal Pencabutan Dukungan Ridwan Kamil)

Ujang meyakini, batalnya dukungan itu karena sudah ada kesepakatan sebelumnya dari Airlangga untuk mengusung Dedi Mulyadi di Jawa Barat.

Alhasil, Dedi yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat ini pun menjadi motor menggerakkan seluruh DPD Golkar mendukung Airlangga sebagai ketua umum.

"Ibarat politik, siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana," ujar Ujang.

Ujang meyakini, deal politik juga dilakukan Airlangga dengan pengurus kunci Golkar lainnya. Kekuasaan yang diberikan kader Golkar kepada Airlangga dibalas dengan pendistribusian jabatan.

"Jadi, nanti siapa ketua DPR-nya, siapa ketua fraksinya, sekretaris fraksi, dan sekjennya. Sebab, tanpa itu pasti ada riak-riak," katanya.

(Baca juga: Pidato Perdana sebagai Ketum Golkar, Airlangga Doakan Novanto hingga Bahas Pilkada)

Oleh karena itu, lanjut Ujang, solidnya dukungan kader Golkar terhadap Airlangga bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba.

Dukungan itu tak terlepas dari manuver yang dilakukan Airlangga setelah Setya Novanto menjadi tersangka kasus e-KTP.

"Ketika kasus hukum itu berhenti di Novanto, katakanlah Golkar ingin memperbaiki citra dirinya, munculah Airlangga. Nah, munculnya Airlangga bukan karena faktor dianggap orang bersih, bukan hanya itu," kata Ujang.

Rapat pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/12/2017) malam, memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, sejak berstatus terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Golkar.

Pada Senin (18/12/2017) hari ini, Golkar menggelar Rapimnas dan Munaslub untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum.

Kompas TV Munaslub Golkar akan membuka kesempatan bagi calon lain untuk maju mencalonkan diri sebagai Ketua Umum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com