Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/12/2017, 16:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim masih menanti pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mewujudkan pengambilalihan Flight Information Region (FIR) yang mencakup Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Natuna, Serawak dan Semenanjung Malaka, dari tangan Singapura.

FIR merupakan wilayah ruang udara dalam sebuah negara yang menyediakan layanan informasi penerbangan sekaligus layanan peringatan.

Pasalnya, lanjut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara tersebut, Presiden Jokowi sudah meneken Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengambilalihan FIR dari Singapura. Namun, hingga saat ini, hal itu belum juga terwujud.

"Saya enggak mau mempermasalahkan lagi FIR, karena sudah ada instruksi presiden. Jadi silahkan tanya sama pemerintah, sudah keluar instruksi, kenapa enggak jalan?" ujar Chappy di Skadron 31 Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma di sela peluncuran tujuh buku miliknya, Minggu (17/12/2017).

(Baca juga : Jokowi Tegaskan Akan Ambil Alih FIR dari Singapura)

 

"Kita tinggal menunggu saja Inpres yang sudah keluar setahun lalu, yang sudah dimasukan juga ke dalam UU nomor 1 Tahun 2009 bahwa kita harus segera mengambilalih FIR dari Singapura," lanjut dia.

Chappy menegaskan bahwa FIR merupakan bentuk kedaulatan Indonesia atas wilayah udaranya sendiri.

Sejak tahun 1946 hingga saat ini, FIR diketahui dipegang Singapura. Ia khawatir kondisi tersebut lama kelamaan menyebabkan sengketa wilayah udara antara Indonesia-Singapura.

Apalagi, Indonesia mendeteksi Singapura seringkali menjadikan area itu dijadikan sebagai tempat latihan perang angkatan udara mereka.

"Negara yang otoritas penerbangannya menguasai wilayah kedaulatan negara lain, dia memang bisa menggunakan itu untuk latihan angkatan udaranya. Sekali lagi itu adalah critical border. Sehingga kita sangat punya kepentingan untuk berdaulat, untuk memiliki kekuasaan di critical border itu," ujar Chappy.

Diberitakan, Presiden Jokowi pernah mengeluarkan instruksi untuk mengambilalih FIR. Ia minta kementerian terkait mempersiapkan sumber daya agar FIR dapat dikelola sendiri.

"Arahan Presiden, bahwa kita dalam 3-4 tahun ini mempersiapkan peralatan-peralatan dan personel yang lebih baik. Sehingga ruang udara kita dapat dikelola sendiri oleh Indonesia," ujar Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

"Kita juga akan berbicara dengan Malaysia-Singapura. Kalau sudah siap akan ada pengalihan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com