JAKARTA, KOMPAS.com — Macet dan banjir lebih mudah diatasi jika menjadi presiden. Demikian kata Joko Widodo pada 24 Maret 2014.
Saat itu, Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia tengah menghadapi pertarungan Pilpres 2014 melawan rivalnya, Prabowo Subianto.
Jokowi kemudian terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia. Pada 20 Oktober 2014, ia resmi menjabat Presiden RI bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sang rival legawa.
(baca: Jokowi: Macet dan Banjir Lebih Mudah Diatasi jika Jadi Presiden)
Lebih dari tiga tahun berselang, tepatnya pekan kedua Desember 2017, DKI Jakarta dilanda hujan deras.
Meski tidak separah tahun 2012, banjir kali ini cukup menjadi sorotan publik.
Oposisi, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengingatkan janji Jokowi tiga tahun lalu itu.
"Sekarang sudah tiga tahun beliau menjadi Presiden mestinya itu bisa dilakukan maksimal. Apa yang beliau katakan dulu harusnya bisa dilaksanakan," kata Hidayat kepada Kompas.com, Selasa (12/12/2017).
(Baca juga: Jakarta Banjir, Hidayat Nur Wahid Tagih Janji Jokowi)
Wakil Ketua MPR tersebut merasa Jokowi belum maksimal dalam membantu penyelesaian banjir Ibu Kota.
Menurut dia, Presiden Jokowi seharusnya dapat memberikan dukungan politik dan anggaran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jokowi juga bisa mengoordinasikan penyelesaian banjir di Jakarta dengan daerah penyangga lain, seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi.
Misalnya, setiap daerah penyangga bisa membangun setu yang mencegah air mengalir ke Ibu Kota.
"Itu kan kewenangannya bukan di Jakarta. Presiden mempunyai kewenangan yang kokoh untuk menyelesaikan masalah di hulu sebelum masuk di tingkat hilir," ujar Hidayat.
Jawaban Jokowi
Tiga hari berselang pernyataan Hidayat, Presiden Jokowi seolah memberi jawaban. Ia blusukan ke proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yakni proyek Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi.
(Baca juga: Jokowi Janji Bangun Bendungan Sejak Menjabat Gubernur DKI Jakarta)