Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus hingga Aziz Hadiri Sidang Dakwaan Setya Novanto

Kompas.com - 13/12/2017, 14:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua elite DPP Partai Golkar menghadiri sidang dengan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Keduanya adalah Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin.

Idrus tiba lebih dulu sejak sidang dakwaan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Aziz baru menyusul belakangan sekitar pukul 14.00 WIB.

Keduanya duduk berdampingan di bangku nomor dua dari depan. Di bangku itu juga ada istri Novanto, Deisti Astiani Tagor dan sejumlah kerabat Novanto.

(Baca juga : Jaksa KPK Sebut Setya Novanto Berbohong dan Pura-pura Sakit)

Idrus dan Aziz menjadi orang kepercayaan Novanto setelah Ketua Umum Partai Golkar itu mendekam di tahanan KPK.

Pada 21 November lalu, Novanto mengirimkan surat kepada DPP Golkar yang isinya meminta Idrus Marham menjadi Plt Ketua Umum.

Permintaan Novanto itu kemudian dikabulkan dalam rapat pleno DPP Golkar.

Belakangan, Novanto juga mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR kepada Fraksi Partai Golkar.

Dalam surat itu, Novanto juga menunjuk Aziz Syamsuddin untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR.

(baca: DPR Belum Sepakati Aziz Syamsuddin Gantikan Setya Novanto)

Namun, permintaan Novanto kali ini tak langsung dipenuhi. Mayoritas anggota fraksi Golkar menolak Aziz sebagai ketua DPR.

Mereka ingin agar posisi Ketua DPR pengganti Setya Novanto ditentukan setelah digelarnya forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

Dengan begitu, sudah ada ketua umum definitif untuk menentukan siapa yang layak menjabat Ketua DPR.

Adapun dalam sidang kali ini, agendanya pembacaan dakwaan terhadap Novanto. Namun, terjadi perdebatan mengenai kondisi kesehatan Novanto.

Akhirnya, sidang diskors untuk pemeriksaan kesehatan lanjutan.

Kompas TV KPK meyakini, Ketua DPR ini terlibat dalam proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com