JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto meminta masyarakat untuk selektif memilih seseorang sebagai pejabat publik.
Hal itu disampaikan Bibit saat ditemui pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Ia mengatakan, jangan memilih penjahat menjadi pejabat. Yang dimaksudnya dengan penjahat adalah mereka yang mendapatkan kekuasan dengan melakukan politik uang (money politics) supaya terpilih.
Menurut Bibit, pejabat semacam itu rawan melakukan korupsi.
"Jangan memilih penjahat jadi pejabat. Bisa enggak kita?" kata Bibit.
Menurut Bibit, tidak memilih pejabat yang melakukan praktik politik uang merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi oleh masyarakat.
Dia menilai, masyarakat perlu terlibat dalam upaya pencegahan korupsi.
"Masyarakat harus bergerak melawan korupsi. Jangan hanya jadi penonton," ujar Bibit.
Meski money politics bukan hal baru, dia yakin kebiasaan semacam itu dapat dihilangkan. Masyarakat harus memilih pejabat publik yang punya kompetensi dan kredibilitas.
"Pilih yang punya kredibilitas. Punya kompetensi, integritas, dan konsisten," ujar Bibit.
Bentuk pencegahan lainnya, lanjut Bibit, masyarakat harus turut serta mengawasi sektor-sektor yang rawan terjadinya korupsi.
Misalnya, pada sektor sumber daya alam dan proyek-proyek atau pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, termasuk korupsi di sektor penegakan hukum.
"Penegakan hukum rawan korupsi juga, itu kita awasi. Termasuk KPK harus diawasi," ujar Bibit.