Indonesia Diminta Jadi Inisiator di PBB untuk Menekan AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, meminta pemerintah Indonesia menjadi inisiator untuk menekan Amerika Serikat setelah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Charles mengatakan, inisiasi tersebut bisa dilakukan Indonesia melalui forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Melalui forum PBB, Indonesia dapat menjadi inisiator agar Sidang Umum PBB bisa mengeluarkan resolusi yang memberikan penekanan pada resolusi-resolusi sebelumnya dan menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Charles dalam keterangan tertulis, Minggu (10/12/2017).

Ia menyebutkan, Sidang Umum PBB sebenarnya sudah pernah menerbitkan Resolusi 181 Tahun 1947. Resolusi tersebut memandatkan berdirinya sebuah negara Arab dan sebuah negara Yahudi yang berdaulat di tanah Palestina yang dahulu dikuasai Inggris.

Dewan Keamanan PBB juga pernah mengeluarkan Resolusi 242 Tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah yang diambilnya melalui perang.

"Sampai saat ini kedua resolusi tersebut masih belum direalisasikan," kata politikus PDI-P tersebut.

Dengan kondisi AS yang tidak lagi bisa diharapkan untuk menjadi mediator imparsial, harapan berikutnya hanya tersisa melalui forum PBB.

Charles menilai bahwa langkah Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai bentuk tindakan tidak tepat.

"Amerika Serikat sudah kehilangan kredibilitas sebagai honest broker antara Israel dan Palestina. Donald Trump sudah merusak seluruh upaya negosiasi perdamaian yang dikerjakan oleh presiden-presiden AS sebelumnya," ujarnya.

Ia menambahkan, banyak pihak yang kesulitan memahami apa yang dipikirkan oleh Trump ketika menyampaikan kebijakan tersebut. Dia menyebut langkah Trump itu hanya untuk kepentingan golongan semata, terutama pihak sponsornya.

"Tidak mudah untuk bisa mengerti isi kepala orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Analisis termudah adalah bahwa kebijakan tersebut diambil Trump untuk menyenangkan basis pemilih dan donatur besarnya pada pemilu lalu yang sangat pro-Israel," kata Charles.

Sebagai anggota komisi yang membidangi hubungan internasional di parlemen, Charles juga mengapresiasi langkah Menlu Retno Marsudi yang berperan aktif menentang kebijakan Trump soal Yerusalem.

"Hal ini menjadi penting karena tanpa pengakuan komunitas internasional maka klaim Israel atas Yerusalem tidak akan berarti apa-apa," kata Charles.