Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Ingatkan Panglima Jaga agar TNI Tak Berpolitik

Kompas.com - 09/12/2017, 11:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bisa menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional dan tak berpolitik.

Ia berharap, TNI bisa fokus pada tugas pokok dan fungsinya dalam melindungi kedaulatan negara, baik di darat, laut maupun udara serta menghadapi tantangan-tantangan keamanan.

"Repotnya jika alat-alat negara berpolitik, biasanya negara kacau," ujar Fadli dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).

Ia meyakini, Hadi bisa menjaga TNI tetap profesional dan tak berpolitik. Sebab, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu dinilai memiliki kapasitas dan kempuan yang mumpuni.

Baca juga : Sebelum Jadi Panglima TNI, Hadi Tjahjanto Dulu Dipandang Sebelah Mata

Harapan senada diungkapkan Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie. Ia berharap ke depannya TNI lebih profesional. Connie menyinggung sikap-sikap mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang kerap melakukan manuver politik.

Salah satunya adalah dengan hadir pada aksi 212. Termasuk pada peringatan satu tahun aksi 212.

Prosesi upacara serah terima jabatan di Lapangan Upacara Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12/2017).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Prosesi upacara serah terima jabatan di Lapangan Upacara Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12/2017).

Ia menduga, salah satu hal yang membuat proses pergantian panglima menjadi cepat adalah karena masyarakat satu suara Gatot perlu diganti karena gerah dengan manuver politik yang ditunjukkan.

Padahal, pada pergantian Panglima yang lalu, dia kerap berdebat dengan unsur-unsur masyarakat lainnya soal figur calon Panglima TNI. Namun, saat Hadi Tjahjanto ditunjuk, semuanya satu suara.

"Mungkin karena kita melihat adanya tindakan-tindakan Panglima lama ke arah politik," ujarnya.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler rangkuman KompasTV hari ini 8 Desember 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com