Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Sebut Parlemen Tengah Hadapi Situasi Dilematis

Kompas.com - 08/12/2017, 20:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan berharap polemik pergantian Ketua DPR cepat selesai. Ia menilai saat ini DPR menghadapi situasi yang dilematis sebab ketuanya tengah berstatus tersangka korupsi e-KTP dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, Setya Novanto merupakan Ketua Umum Golkar yang berhak menentukan sosok yang duduk di kursi Ketua DPR dari partainya.

"Tentunya ini kondisinya sama-sama tidak kita harapkan. Artinya itu semuanya pasti dalam kondisi serba dilematis karena satu hal Pak Setya Novanto adalah Ketua DPR bagian dari paket yang ada di situ. Dan sisi yang lain adalah beliau itu apapun Ketua Umum Golkar," kata Taufik dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Baca juga : DPD Golkar: Dengan Tidak Bermaksud Menzalimi Pak Novanto...

Di tambah pula, kewenangan pergantian Ketua DPR mutlak berada di tangan Golkar dan hingga saat ini partai berlambang beringin itu belum memutuskan untuk mencopot Novanto.

Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Golkar untuk menentukan sosok yang tepat sebagai pengganti bila nantinya memutuskan untuk melengserkan Novanto.

Ia meyakini, pada saatnya nanti akan ada langkah terbaik yang ditempuh Golkar untuk menyelesaikan polemik ini.

"Kita berharap juga masalah ini cepat selesai, saya yakin Insya Allah pasti akan ada langkah terbaik buat Partai Golkar tentunya. Saya tidak punya kewenangan untuk mengomentari lebih jauh," lanjut politisi PAN itu.

Kompas TV Pengacara senior ini segera ke KPK untuk melaporkan dirinya tak lagi menjadi tim pengacara Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com