Polisi Minta Demo di Depan Kedubes AS Tak Berujung Anarkis - Kompas.com

Polisi Minta Demo di Depan Kedubes AS Tak Berujung Anarkis

Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Kompas.com - 08/12/2017, 13:11 WIB
Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul memberikan keterangan kepada wartawan mengenai kelanjutan kasus beras PT IBU di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/8). Bareskrim Polri menetapkan Direktur Utama PT Indo Beras Unggul (PT IBU) TW sebagai tersangka pascagelar perkara pada Selasa (1/8) malam, dan dijerat dalam kasus dugaan kecurangan dalam memproduksi beras. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww/17.Reno Esnir Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul memberikan keterangan kepada wartawan mengenai kelanjutan kasus beras PT IBU di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/8). Bareskrim Polri menetapkan Direktur Utama PT Indo Beras Unggul (PT IBU) TW sebagai tersangka pascagelar perkara pada Selasa (1/8) malam, dan dijerat dalam kasus dugaan kecurangan dalam memproduksi beras. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengimbau agar massa melakukan aksi di depan Kedubes AS dengan tenang tanpa bertindak anarkis. Aksi ini merupakan protes masyarakat terhadap kebijakan Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem menjadi ibu kota Israel.

"Kami tidak berharap akan menjadi anarkis demonya," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Polda Metro Jaya pun menyiapkan personelnya untuk mengamankan aksi tersebut. Polisi juga mengatur lalu lintas dan rekayasa jalur agar tidak terjadi kemacetan akibat aksi. Sebab, lokasi Kedubes AS berada di wilayah Jakarta Pusat yang merupakan objek vital di Jakarta.

"Untuk hari ini ada 200 orang pengunjuk rasa. Polri sudah melakukan upaya antisipasi dan komunikasi dengan penanggungjawab," kata Martinus.

Baca juga : Jusuf Kalla Sebut Pengakuan AS atas Jerusalem Picu Harga Minyak Dunia Naik

Martinus mengatakan, upaya pendekatan perlu dilakukan agar massa yang berdemo tetap kondusif. Polri patut mengantisipasi keadaan agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau mengganggu hak orang lain yamg tak terlibat dalam aksi.

"Maka yang dilakukan adalah komunikasi antara polisi dengan massa supaya kita tahu mereka gimana, maunya apa," kata dia.

Aksi unjuk rasa itu menyikapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan bersejarah itu disebut berisiko memicu timbulnya kekerasan baru di Timur Tengah.

Menurut Trump, Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri. Pengakuan tersebut dianggap Trump sebagai sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian antara kedua belah negara yang selama ini berkonflik.

Baca juga : 28 Negara Uni Eropa Peringatkan Trump Tak Pindah Kedutaan AS ke Jerusalem

Menurut dia, pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Trump menyatakan keputusannya menandai dimulainya pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dia mengklaim pemerintas AS tetap bertekad mengejar kesepakatan damai terhadap wilayah itu.

Trump akan mengutus Wakil Presiden AS, Mike Pence, yang akan berkunjung ke Jerusalem dalam beberapa hari mendatang.

Jerusalem menjadi kota yang diperebutkan selama beberapa dekade. Sebuah kota yang dianggap suci oleh umat Yahudi, Islam, dan Kristen.

Kompas TV Mereka mendesak Amerika Serikat menarik kembali keputusannya ini.

PenulisAmbaranie Nadia Kemala Movanita
EditorSabrina Asril
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM