Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kita Sedang Merekonstruksi Kedamaian dan Berdiri Tegaknya Negara Palestina..."

Kompas.com - 07/12/2017, 11:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin mengatakan, pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Jerusalem adalah ibukota Israel, dapat memunculkan konflik baru.

Seperti diketahui, Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Saya sudah bicara jauh sebelumnya, kita kan sedang merekonstruksi kedamaian dan berdiri tegaknya negara Palestina. Kalau Donald Trump seperti ini, itu akan memancing sebuah konflik baru," kata Hasanuddin di kediaman Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan, DPR akan menunggu hasil diplomasi pemerintah Indonesia atas pengakuan Trump ini.

(Baca juga : Pemerintah Harus Kutuk Langkah Trump Akui Jerusalem Ibu Kota Israel)

 

Kemarin, Senin (4/12/2017), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Amerika Serikat Joseph R Donovan untuk menyampaikan posisi Indonesia.

Anggota DPR RI Komisi I fraksi Partai Golkar Meutya Hafid.Fabian Januarius Kuwado Anggota DPR RI Komisi I fraksi Partai Golkar Meutya Hafid.

Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menegaskan posisi Indonesia terhadap rencana kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Saya sudah sampaikan, Indonesia concern atas pemberitaan itu dan kami menyampaikan, apabila hal itu terjadi, maka dapat membahayakan proses perdamaian antara Palestina dan Israel," ujar Retno saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017).

Retno juga menyampaikan bahwa rencana kebijakan Trump tersebut bakal menimbulkan gejolak di Timur Tengah. Stabilitas keamanan di sana berpotensi terancam.

(Baca juga : Trump Akui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Harga Emas Menguat)

Sementara itu, anggota Komisi I DPR-RI Meutya Hafid sangat menyayangkan dan mengecam keras pengakuan Trump atas Jerusalem.

"Kita betul-betul menyayangkan dan mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat yang dini hari tadi mengakui keberadaan Jerusalem sebagai ibukota dari Israel, dan memerintahkan untuk adanya pemindahan kantor Kedutaan Amerika Serikat ke Jerusalem," kata Meutya.

Menurut dia, pengakuan Trump ini benar-benar tidak mencerminkan Amerika Serikat sebagai negara besar yang sepatutnya sangat peduli dengan adanya isu perdamaian dunia.

"Kami menghimbau Kementerian Luar Negeri untuk melakukan protes keras kepada Amerika Serikat terhadap pernyataan Trump," ujar Meutya.

Selain itu, lanjut dia, Komisi I DPR-RI juga menghimbau Kemenlu untuk segera menggandeng organisasi-organisasi internasional, termasuk PBB, untuk melakukan protes ataupun larangan kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan rencana Trump.

Kompas TV Presiden Trump memerintahkan kedubes AS pindah ke Jerusalem.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com