Kapolri: Pemda Jangan Menggunakan Anggaran untuk Tekan Pihak Tertentu

BOGOR, KOMPAS.com - Polri bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah 2018. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait persiapan ini.

"Kami akan melakukan pendekatan pada semua stakeholders, memastikan mereka menjalankan perannya masing-masing," ujar Tito saat dijumpai wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).

Stakeholders yang dimaksud, mulai dari TNI, Komisi Pemilihan Umum, pengawas pemilu, tokoh masyarakat dan sebagainya. Ia berharap semua bersinergi demi mewujudkan Pilkada yang aman dan tertib.

Baca juga : Jumlah Pemilih Potensial Pilkada Serentak 2018 Capai 160 Juta Jiwa

"Polri, TNI, harus netral. Aparat sipil juga. Pemda juga jangan menggunakan politik anggaran untuk menekan pihak-pihak tertentu misalnya," ujar Tito.

Secara khusus, Tito meminta kepada perusahaan media massa untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas selama berlangsungnya Pilkada. Tito berharap media tidak menjadi pemecah masyarakat.

"Media kita minta jangan membuat pemberitaan yang memanas-manasi dalam rangka hanya mengejar rating. Jangan korbankan itu. Masyarakat bisa berkonflik," ujar Tito.

"Boleh saja, mendukung sana sini. biasa itu. Tapi tolong jangan gunakan isu-isu yang sensitif, terutama suku, agama, ras. Kasihan masyarakat. Negara ini tidak boleh terkoyak, apalagi menjadi korban hanya demi kepentingan politik sesaat," lanjut dia.

Baca juga : Tiga Alasan Mengapa Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Sangat Tinggi

Tito juga sudah berkoordinasi dengan kepala satuan wilayah di Indonesia, secara khusus yang memimpin pengamanan daerah pelaksanaan Pilkada, untuk juga membangun komunikasi dengan stakeholders setingkat.

Tito menyebut, personelnya di daerah sudah siap mengamankan jalannya pesta demokrasi yang digelar di 171 daerah tersebut.

"Personel kita sudah siap. Kuncinya soliditas Polri dan TNI. Saya sudah perintahkan kepada Kapolres-Kapolres, membangun hubungan baik, setiap daerah harus membuat rencana operasi yang matang, sesuai karakter wilayah masing-masing," ujar Tito.