Meski Novanto Bermanuver, KPK Bersikap Taktis - Kompas.com

Meski Novanto Bermanuver, KPK Bersikap Taktis

Kompas.com - 06/12/2017, 13:18 WIB
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menunjukan kerja yang profesional dalam menangani kasus korupsi KTP elektronik ( e-KTP) yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.

Menurut Abdul, pihak Novanto terus bermanuver agar berkas perkara tidak selesai sebelum putusan praperadilan. Manuver itu mulai dari pengajuan saksi-saksi yang meringankan dan ahli yang tidak datang seluruhnya ke KPK.

"Namun KPK telah bertindak taktis. Memberi ruang saksi-saksi yang meringankan, tetapi juga tetap menyelesaikan berkas pada waktunya," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Selanjutnya tutur Abdul, KPK harus segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Jika pada sidang pertama praperadilan belum diputus, maka kata dia, praperadilan dinyatakan gugur.

(Baca juga : Reaksi Setya Novanto Setelah Berkasnya di KPK Dinyatakan Lengkap)

Seperti diketahui, Setya Novanto kembali mengajukan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik oleh KPK.

Meski sempat menang di praperadilan pertama, namun Abdul menilai prapradilan kedua sudah tidak diperlukan. Sebab kini berkas perkara Novanto sudah rampung. Artinya, substansi kasus korupsi KTP elektronik sudah jelas.

Sebenarnya tutur Abdul, kasus korupsi KTP elektronik sudah terang pasca pengakuan dan kesaksian terdakwa Andi Narogong. Apalagi dalam kesaksian itu, nama Setya Novanto juga disebut mengusahakan proyek KTP elektronik di DPR.

"Pembagian uangnya jelas dikatakan Andi Narogong untuk pemerintahan dan swasta. Andi yang membagikan untuk DPR termasuk untuk Setya Novanto," kata dia.

Kompas TV Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai tidak adil, Ketua DPR Setya Novanto masih digaji pasca ditahan oleh KPK.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorDiamanty Meiliana
Komentar

Terkini Lainnya

Pengguna Narkoba Diimbau Lapor Polisi untuk Direhabilitasi

Pengguna Narkoba Diimbau Lapor Polisi untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Kasus Suap Bupati Halmahera Timur, KPK Periksa Tiga Saksi

Kasus Suap Bupati Halmahera Timur, KPK Periksa Tiga Saksi

Nasional
Perjuangan Ibu Kendarai Motor Sambil Gendong Bayi 9 Bulan untuk Urus KJP ke Kantor Wali Kota Jaksel

Perjuangan Ibu Kendarai Motor Sambil Gendong Bayi 9 Bulan untuk Urus KJP ke Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Hanura Jagokan Wiranto, PKB Tetap Ajukan Cak Imin Jadi Pendamping Jokowi di 2019

Hanura Jagokan Wiranto, PKB Tetap Ajukan Cak Imin Jadi Pendamping Jokowi di 2019

Nasional
Di Rakernas, PDI-P Bahas 5 Strategi Pemenangan Partai

Di Rakernas, PDI-P Bahas 5 Strategi Pemenangan Partai

Nasional
Ketua Fraksi PDI-P: Penutupan Jalan Jatibaru Kebijakan 'One Man Show'

Ketua Fraksi PDI-P: Penutupan Jalan Jatibaru Kebijakan "One Man Show"

Megapolitan
Trump dan Asosiasi Senapan AS Desak Warga Beli Senjata Api

Trump dan Asosiasi Senapan AS Desak Warga Beli Senjata Api

Internasional
Mengingat 10 Bulan Perjalanan Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Mengingat 10 Bulan Perjalanan Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Megapolitan
Makna Motif Air Mengalir pada Dinding Underpass di Lebak Bulus

Makna Motif Air Mengalir pada Dinding Underpass di Lebak Bulus

Megapolitan
Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Nasional
Diduga Gangguan Jiwa, Emak yang Gigit Polisi Dititipkan di Rumah Sakit

Diduga Gangguan Jiwa, Emak yang Gigit Polisi Dititipkan di Rumah Sakit

Regional
Golkar Optimistis Basis Pemilih Prabowo Akan Memilih Jokowi di 2019

Golkar Optimistis Basis Pemilih Prabowo Akan Memilih Jokowi di 2019

Nasional
Menengok Cantiknya 'Underpass' di Perempatan Lebak Bulus

Menengok Cantiknya "Underpass" di Perempatan Lebak Bulus

Megapolitan
'Pisang Seribu' di Sawangan Kerap Ditawar dengan Harga Ratusan Ribu

"Pisang Seribu" di Sawangan Kerap Ditawar dengan Harga Ratusan Ribu

Megapolitan
AS Bakal Berikan Paket Sanksi Baru ke Korea Utara

AS Bakal Berikan Paket Sanksi Baru ke Korea Utara

Internasional

Close Ads X