Meski Novanto Bermanuver, KPK Bersikap Taktis - Kompas.com

Meski Novanto Bermanuver, KPK Bersikap Taktis

Yoga Sukmana
Kompas.com - 06/12/2017, 13:18 WIB
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menunjukan kerja yang profesional dalam menangani kasus korupsi KTP elektronik ( e-KTP) yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.

Menurut Abdul, pihak Novanto terus bermanuver agar berkas perkara tidak selesai sebelum putusan praperadilan. Manuver itu mulai dari pengajuan saksi-saksi yang meringankan dan ahli yang tidak datang seluruhnya ke KPK.

"Namun KPK telah bertindak taktis. Memberi ruang saksi-saksi yang meringankan, tetapi juga tetap menyelesaikan berkas pada waktunya," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Selanjutnya tutur Abdul, KPK harus segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Jika pada sidang pertama praperadilan belum diputus, maka kata dia, praperadilan dinyatakan gugur.

(Baca juga : Reaksi Setya Novanto Setelah Berkasnya di KPK Dinyatakan Lengkap)

Seperti diketahui, Setya Novanto kembali mengajukan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik oleh KPK.

Meski sempat menang di praperadilan pertama, namun Abdul menilai prapradilan kedua sudah tidak diperlukan. Sebab kini berkas perkara Novanto sudah rampung. Artinya, substansi kasus korupsi KTP elektronik sudah jelas.

Sebenarnya tutur Abdul, kasus korupsi KTP elektronik sudah terang pasca pengakuan dan kesaksian terdakwa Andi Narogong. Apalagi dalam kesaksian itu, nama Setya Novanto juga disebut mengusahakan proyek KTP elektronik di DPR.

"Pembagian uangnya jelas dikatakan Andi Narogong untuk pemerintahan dan swasta. Andi yang membagikan untuk DPR termasuk untuk Setya Novanto," kata dia.

Kompas TV Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai tidak adil, Ketua DPR Setya Novanto masih digaji pasca ditahan oleh KPK.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisYoga Sukmana
EditorDiamanty Meiliana
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM