Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rabu Pagi, Komisi I DPR Gelar "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI

Kompas.com - 06/12/2017, 07:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI terhadap Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto.

Hadi merupakan calon yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Mulai jam 10.00 WIB hari Rabu kami akan mulai melaksanakan uji kelayakan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Hasanuddin menjelaskan, 45 menit awal pihaknya akan melakukan pemeriksaan administrasi dan berikutnya memulai uji kepatutan dan kelayakan.

Baca juga : Profil Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Paparan visi dan misi akan dilakukan terbuka sementara pendalaman dilakukan secara tertutup.

Adapun hingga saat ini, belum ada penolakan yang ditunjukkan oleh fraksi, baik fraksi pendukung pemerintah maupun fraksi di luar pemerintah.

Meskipun ada pula fraksi yang memandang sosok Hadi tak terlalu menonjol dari segi prestasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

"Sebagai Kepala Staf AU saya kira beliau belum terlalu lama jabatannya di situ. Menurut saya tidak ada prestasi yang luar biasa, tak ada juga ide-ide yang luar biasa. Tapi sebagai seorang prajurit beliau cukup baik," ujar Muzani.

Baca juga : Satu Suara untuk Marsekal Hadi Tjahjanto...

Beberapa fraksi lainnya menilai langkah Presiden sudah tepat, terutama karena menunjuk kepala staf dari matra Angkatan Udara.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais menuturkan, perwakilan Angkatan Udara terakhir kali ditunjuk sebagai Panglima TNI yakni pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya pikir ini sudah tepat dan KSAU ini dibilang the right man on the right place, on the right time," ujar Hanafi.

Kompas TV Kepala staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Hadi Tjahjanto ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI yang baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com