Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penunjukan KSAU Jadi Calon Panglima TNI Dinilai Penuhi Prinsip Keadilan

Kompas.com - 04/12/2017, 16:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai tepat langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menurut Meutya, penunjukan KSAU itu memenuhi prinsip keadilan di antara tiga matra yang ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

"Menurut saya baik, karena ada prinsip menumbuhkan kebersamaan dan keadilan di tubuh TNI. Karena kemudian dari AU (Angkatan Udara) yang memang gilirannya," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Meutya menilai Presiden Jokowi telah menerima masukan dari berbagai pihak yang menyarankan adanya rotasi dalam kepemimpinan TNI.

(Baca juga: Keputusan Jokowi Pilih Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI Dinilai Tepat)

Dengan penunjukan Hadi, Meutya berharap tidak ada kecemberuan antarmatra, sehingga TNI mampu membuktikan kesolidannya ketika dipimpin dari matra mana pun.

"Saya rasa harus bisa diterima oleh semuanya, karena memang kalau semangat rotasi ini memang gilirannya AU pasti ada adjustment (penyesuaian) yang harus dilakukan, karena memang ini sering dipegang AD. Tapi saya rasa di sinilah TNI perlu menunjukkan profesionalitas mereka," ujar mantan jurnalis televisi itu.

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) , Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri), Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moelyono (kedua kanan) dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) pada acara Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10/2017). Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat.ANTARA FOTO/SETPRES/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) , Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri), Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moelyono (kedua kanan) dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) pada acara Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10/2017). Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat.
Meutya juga meyakini penunjukan Hadi oleh Presiden telah mempertimbangkan situasi politik yang bakal memanas di tahun politik dan pemilu.

"Saya meyakini Presiden sudah mengkaji dan Presiden sudah sangat yakin bahwa Pak KSAU ini mampu meghadapi situasi politik yang punya potensi untuk memanas," ucap politisi Partai Golkar tersebut.

(Baca juga: Pekerjaan Rumah Calon Panglima TNI, Urai Penumpukan Perwira Menengah)

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengajukan nama Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi. Adapun Pratikno meninggalkan gedung DPR sekitar pukul 08.50 WIB.

"Surat tadi saya terima dan juga diserahkan langsung kepada Plt Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kami proses," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Kompas TV Kepala Staf Angkatan Udara Marsekan Hadi Tjahjanto diusulkan presiden jadi panglima TNI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com