Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Minta Izin Jokowi dalam Kapasitas Menteri, Jangan Disalahartikan

Kompas.com - 04/12/2017, 16:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak ikut campur dalam suksesi kepemimpinan Partai Golkar.

Ia meminta agar soal izin yang telah diberikan Jokowi kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar tidak disalahartikan.

"Konteks Pak Airlangga izin kepada Presiden itu adalah karena dia menteri. Dia jabatannya menteri. Karena itu dia perlu izin dulu untuk running ke Ketum Golkar yang katanya akan ada Munaslub," kata Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Baca: Airlangga Hartarto Tegaskan Hanya Dapat Izin Jokowi, Bukan Dukungan

"Kaitannya itu bukan Presiden ikut campur dalam urusan internal Golkar. Kalau itu, sepenuhnya Presiden menyerahkan ke parpol. Jadi jangan disalah maknai soal izinnya Pak Airlangga itu," lanjut dia.

Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto (tengah) ketika ditemui di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017KOMPAS.com/ MOH NADLIR Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto (tengah) ketika ditemui di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017
Soal apakah Airlangga harus mundur atau tidak dari posisi menteri jika terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, Johan mengatakan, hal tersebut tergantung keputusan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebab, selama ini belum pernah ada preseden di pemerintahan Jokowi-JK di mana seorang menteri hendak maju sebagai Ketum Parpol.

"Sehingga saya tidak bisa menjawab, belum bisa menjawab, apakah Pak Airlangga harus mundur atau tidak," kata Johan. 

Baca juga: Yorrys Sebut Pertemuan DPD I Golkar dengan Jokowi Dipimpin Airlangga Hartarto

Para pimpinan DPD I (Provinsi) Partai Golkar telah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (30/11/2017).

Dalam pertemuan tersebut, DPD I Golkar meminta izin Jokowi agar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bisa mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek E-KTP.

Usai bertemu Jokowi, para pimpinan DPD I dan Airlangga juga langsung bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca: Dedi Mulyadi: Jokowi Restui Airlangga Bertarung di Munaslub

Di rumah dinas Kalla, Airlangga menegaskan bahwa dia sudah mengantongi izin dari Jokowi untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum Golkar jika Musyawarah Nasional Luar Biasa jadi digelar.

Namun, Airlangga membantah bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada dirinya.

"Jadi yang diberikan Presiden adalah izin karena saya selaku pembantu Beliau. Memberikan izin untuk ikut dalam kontestasi di Partai Golkar," kata Airlangga di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).

Kompas TV Dialog adu kuat gelar munaslub Golkar untuk ganti Setya Novanto.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com