Istana: UU Tak Mengatur Menteri Harus Mundur karena Ikut Pilkada - Kompas.com

Istana: UU Tak Mengatur Menteri Harus Mundur karena Ikut Pilkada

Ihsanuddin
Kompas.com - 04/12/2017, 14:58 WIB
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo di Istana, Jakarta, Senin (4/12/2017).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo di Istana, Jakarta, Senin (4/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, Undang-Undang tidak mengatur soal ketentuan menteri harus mengundurkan diri jika mengikuti pemilihan kepala daerah.

Hal ini disampaikan Johan menanggapi rencana Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

"UU tentang kementerian negara juga tidak diatur (menteri harus mundur). Di UU Pilkada sepertinya tidak diatur," kata Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2017).

Baca juga: Di Jatim, PAN Berencana Bentuk Koalisi Baru Tanpa Perwakilan NU

Johan mengatakan, UU juga tak mengatur apakah menteri harus cuti atau tidak jika ikut Pilkada. Aturan untuk mundur apabila ikut Pilkada, kata Johan, hanya untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terlihat di kediaman almarhum KH Hasyim Muzadi di komplek Pondok Pesantren Al Hikam II, Depok, Jawa Barat, Kamis (16/3/2017). KH Hasyim Muzadi  meninggal karena sakit dan akan dikebumikan di komplek Pondok Pesantren Al Hikam II Depok.KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terlihat di kediaman almarhum KH Hasyim Muzadi di komplek Pondok Pesantren Al Hikam II, Depok, Jawa Barat, Kamis (16/3/2017). KH Hasyim Muzadi meninggal karena sakit dan akan dikebumikan di komplek Pondok Pesantren Al Hikam II Depok.
"Nanti apakah Bu Khofifah akan mundur saat memilih running di Pilgub atau tidak, saya belum tahu," ujar dia.

Johan mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Khofifah memilih antara ikut kontestasi dalam Pilgub Jatim 2018 atau tetap sebagai Menteri Sosial.

"Dari statement-nya, Pak JK kan memberikan saran sebaiknya salah satu ya. Apakah running di Pilgub, atau tetap jadi Mensos," ujar mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

Ia mengatakan, Khofifah sudah mengajukan surat kepada Jokowi terkait rencananya maju dalam Pilgub Jatim. Ketua Muslimat NU itu juga sudah mengajukan permohonan untuk bicara empat mata dengan Jokowi.

"Tetapi Pak Presiden belum bertemu secara langsung dengan Bu Khofifah membicarakan tentang hal ini. Saya belum tahu mungkin setelah bertemu saya bisa menyampaikan ke teman-teman (wartawan)," ujar Johan.

Baca juga: Sindiran Gus Ipul untuk Partai Pengusung Khofifah di Pilkada Jatim

Di Pilgub Jatim, Khofifah akan maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Emil Dardak sebagai wakilnya.

Sejauh ini, ada dua parpol yang telah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan ini, yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Jika digabungkan, kedua parpol ini mempunyai 24 kursi DPRD Jatim, lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wagub.

Kompas TV Selain itu, belum ada komunikasi politik terkait pengganti Khofifah apabila resmi maju ke Pilkada Jawa Timur.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM