Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Modernisasi Alutsista hingga Peradilan Militer, Jadi "PR" Panglima Baru

Kompas.com - 04/12/2017, 14:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengemban sejumlah 'PR' setelah resmi menjabat Panglima TNI nantinya. Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pekerjaan rumah Hadi yang pertama, memastikan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Karena kita ketahui bersama 50 persen alutsista kita itu tidak layak pakai," ujar Al kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (4/12/2017).

Modernisasi alutsista, lanjut Al, juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sebab, salah satu yang menjadi sorotan dalam setiap pengadaan adalah tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dan berujung pada tindak pidana korupsi.

"Transparan serta akuntabel, misalnya tidak menggunakan pihak ketiga dalam pengadaan alutsista. Gunakan pola G to G dalam pengadaan," ujar Al.

Baca juga : Profil Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Pekerjaan rumah kedua Hadi adalah memastikan jaminan kesejahteraan prajurit. Hal ini salah satunya tergambar dari program pengadaan rumah untuk prajurit. Al menegaskan, jaminan akan kesejahteraan prajurit menjadi pilar penting dalam mewujudkan TNI yang profesional.

Ketiga, Hadi juga dihadapkan pada tuntutan reformasi birokrasi pada TNI. Oleh sebab itu, Hadi punya 'PR' mewujudkannya.

"Panglima TNI yang baru harus memastikan reformasi TNI tuntas. Jangan dia nanti malah resisten terhadap agenda reformasi. Salah satu tuntutan yang sampai sekarang belum dapat diwujudkan adalah peradilan militer," ujar Al.

Diberitakan, Presiden Jokowi memilih Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun.

Baca juga : Ini Alasan Jokowi Pilih Hadi Tjahjanto Gantikan Gatot Nurmantyo

Surat pengajuan Hadi sebagai calon Panglima TNI diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin pagi.

Selanjutnya, surat akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR yang menurut rencana digelar Senin siang.

Sesuai mekanisme, surat akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh komisi terkait, yakni Komisi I.

Kompas TV Kepala Staf Angkatan Udara Marsekan Hadi Tjahjanto diusulkan presiden jadi panglima TNI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com