Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Kritik Jokowi yang Tak Hadiri Reuni Alumni 212

Kompas.com - 02/12/2017, 14:05 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak hadir dalam Reuni Alumni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017).

Fahri yang diundang mewakili DPR mengatakan, Jokowi seharusnya hadir agar tidak menjadi preseden buruk.

"Jadi mungkin ini himbauan terakhir kepada Pak Jokowi bahwa dia harus menyatukan denyut dan iramanya dengan ulama dan umat Islam supaya dia tidak menjadi sesuatu yang dipandang oleh masyarakat memiliki masalah persoalan dengan umat," ucap Fahri kepada wartawan selepas berpidato.

(Baca juga : Amien Rais hingga Anies Baswedan Hadiri Reuni 212 di Monas)

Fahri menambahkan, Jokowi sudah sepatutnya datang dalam acara tersebut karena diundang. Ia mempertanyakan mengapa Jokowi kerap menghadiri acara yang diundang oleh puluhan orang, tetapi untuk kegiatan ini dia tidak datang.

Terlebih, lanjut Fahri, Jokowi juga merupakan alumni 212.

Fahri juga menilai Jokowi mesti berterima kasih kepada alumni 212 lainnya karena telah menjalankan aksi damai tahun lalu.

(Baca juga : Jokowi Resmikan 4 Venue Olahraga GBK Senayan)

"Kalau dia Presiden kita kan enggak perlu takut, datang dan ngomong begitu," jelas Fahri.

Sementara itu, ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan, pihaknya telah mengundang Presiden Jokowi, tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir karena ada agenda lainnya.

"Ya sebenarnya kita undang beliau. Kan beliau alumni juga, turut hadir kemarin. Jadi semua alumni kita undang. Cuma karena beliau ada kesibukan jadi tidak hadir ya," pungkas Slamet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com