Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Sebut Munaslub Golkar Digelar Paling Lambat 15 Desember 2017

Kompas.com - 30/11/2017, 18:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menyebutkan, kemungkinan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan dilaksanakan pada pertengahan Desember 2017.

"Sudah disepakati, mungkin kami laksanakan tidak lebih dari 15 Desember 2017," ujar Yorrys dalam diskusi di Sekretariat Formappi, Jakarta Timur, Kamis (30/11/2017).

Waktu tersebut dinilai paling tepat. Sebab, masyarakat sedang bersiap-siap menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sehingga Partai Golkar dapat leluasa melaksanakan perhelatan besar.

Selain itu, tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2018 bakal dimulai pertengahan Januari mendatang.

(Baca juga: Pertemuan DPD Golkar dengan Jokowi Bahas Munaslub)

Oleh sebab itu, ketua umum baru Partai Golkar memiliki waktu, meski sedikit, untuk melaksanakan konsolidasi internal dalam rangka pemenangan Pilkada Serentak 2018.

"Tahapan pilkada itu dimulai 10 Januari. Inilah yang mendorong Golkar segera Munaslub," ucap Yorrys.

Yorrys menyebut, pada Senin (4/12/2017) mendatang, pengurus partai berlambang beringin itu bakal mulai menetapkan panitia munaslub, sekaligus tanggal dan tempat pasti pelaksanaannya.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Perekonomian DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa munaslub akan dilaksanakan pertengahan Desember 2018.

"Diselenggarakan paling lambat minggu kedua Desember. Targetnya minggu pertama, minggu kedua bulan Desember," kata Airlangga, usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis.

(Baca juga: Jokowi Diminta Hadir di Munaslub Golkar)

Saat ini, 31 Ketua DPD I Partai Golkar se-Indonesia telah menyatakan dukungannya agar Munaslub Partai Golkar segera digelar.

Dalam munaslub itu akan dipilih ketua umum yang baru, menggantikan Setya Novanto yang saat ini mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Totalnya kita sudah 31 DPD I Partai Golkar. Sudah menyatakan satu irama dengan ide-ide dan gagasan yang akan dibawa Partai Golkar ke depan," kata Airlangga.

Kompas TV Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid, memastikan bahwa DPP akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com