Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dedi Mulyadi: Semua Orang Ingin Golkar Berubah, tetapi...

Kompas.com - 25/11/2017, 15:04 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi terus menyuarakan agar partainya segara menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

"Semua orang (publik) ingin Golkar ini berubah, cuma persoalannya ada yang kader seperti saya dan temen-teman (mendukung), ada yang hati-hati, ada juga yang bisa jadi takut terjadi perubahan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Hingga saat ini, pengaruh Setya Novanto di Golkar dinilai banyak pihak masih kuat. Hal itu menyusul keputusan rapat pleno Golkar yang mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan Ketua DPR.

(Baca juga : Menurut Wasekjen Golkar, Ini Dua Alasan Munaslub Harus Dipercepat)

Meski begitu, Dedi mengatakan, ada sekitar 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar sudah sepakat akan mendorong Munaslub. Rencananya, 20 DPR itu akan segera mengusulkan Munaslub ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar.

Saat ditanya soal kapan waktu terbaik menggelar Munaslub, Dedi menyerahkannya kepada DPP. DPD, tutur dia, akan mendukung bila DPP memutuskan untuk menggelar Munaslub.

"Golkar partai milik publik. Milik kader. Bukan milik orang per orang makanya kami inginkan ada perubahan. Sebab keadaan hari ini membebani Partai Golkar. Bebannya sangat berat, ektabilitas turun, publik makin tidak percaya. Maka, kita lepaskan beban ini dengan gelar munas," kata dia.

(Baca juga : DPP Golkar Belum Terima Usulan 20 DPD untuk Gelar Munaslub)

Sebelumnya, Analis politik Gun Gun Heryanto menilai, elektabilitas Partai Golkar akan rontok bila terus menerus berkutat dengan persoalan Ketua Umumnya, Setya Novanto.

Hal itu berkaca kepada masalah Partai Beringin tersebut pada 2015 silam saat dirundung konflik internal. Dari Pilkada 264 daerah, Golkar hanya menang di 54 daerah saja.

Akibat pengaruh Setya Novanto yang masih kuat, Gun Gun menilai Golkar sedang menghadapi tantangan komunikasi politik di internal. Sebab, konsolidasi internal partai lebih berwarna personal dibanding institusional.

Kompas TV Rapat yang dipimpin Aburizal Bakrie berlangsung tertutup bagi media.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com