JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi terus menyuarakan agar partainya segara menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.
"Semua orang (publik) ingin Golkar ini berubah, cuma persoalannya ada yang kader seperti saya dan temen-teman (mendukung), ada yang hati-hati, ada juga yang bisa jadi takut terjadi perubahan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).
Hingga saat ini, pengaruh Setya Novanto di Golkar dinilai banyak pihak masih kuat. Hal itu menyusul keputusan rapat pleno Golkar yang mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan Ketua DPR.
(Baca juga : Menurut Wasekjen Golkar, Ini Dua Alasan Munaslub Harus Dipercepat)
Meski begitu, Dedi mengatakan, ada sekitar 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar sudah sepakat akan mendorong Munaslub. Rencananya, 20 DPR itu akan segera mengusulkan Munaslub ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar.
Saat ditanya soal kapan waktu terbaik menggelar Munaslub, Dedi menyerahkannya kepada DPP. DPD, tutur dia, akan mendukung bila DPP memutuskan untuk menggelar Munaslub.
"Golkar partai milik publik. Milik kader. Bukan milik orang per orang makanya kami inginkan ada perubahan. Sebab keadaan hari ini membebani Partai Golkar. Bebannya sangat berat, ektabilitas turun, publik makin tidak percaya. Maka, kita lepaskan beban ini dengan gelar munas," kata dia.
(Baca juga : DPP Golkar Belum Terima Usulan 20 DPD untuk Gelar Munaslub)
Sebelumnya, Analis politik Gun Gun Heryanto menilai, elektabilitas Partai Golkar akan rontok bila terus menerus berkutat dengan persoalan Ketua Umumnya, Setya Novanto.
Hal itu berkaca kepada masalah Partai Beringin tersebut pada 2015 silam saat dirundung konflik internal. Dari Pilkada 264 daerah, Golkar hanya menang di 54 daerah saja.
Akibat pengaruh Setya Novanto yang masih kuat, Gun Gun menilai Golkar sedang menghadapi tantangan komunikasi politik di internal. Sebab, konsolidasi internal partai lebih berwarna personal dibanding institusional.