DPP Partai Golkar Temui Senior Partai dan Kumpulkan DPD I, Ada Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham akan menemui senior-senior partai serta mengumpulkan pimpinan DPD tingkat provinsi.

Tujuan dari sejumlah pertemuan tersebut adalah menyampaikan keputusan rapat pleno Partai Golkar pada 21 November 2017. Ia menegaskan bahwa Partai Golkar solid dan teguh pada keputusan rapat pleno Selasa (21/11/2017).

Pleno memutuskan menunjuk Idrus sebagai pelaksana tugas ketua umum serta menunggu hasil praperadilan Setya Novanto sebelum mengganti ketua umum dan Ketua DPR RI.

"Kami tetap solid karena memang keputusan rapat pleno pada hakikatnya adalah membangun kebersamaan, soliditas di antara keluarga besar Partai Golkar," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/11/2017).

Idrus menambahkan, pihaknya telah bertemu dengan dua mantan Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis (23/11/2017) siang.

(Baca juga: Akbar Tandjung Khawatir Golkar Kiamat karena Pertahankan Novanto)

Pada Jumat sore ini, dia juga akan menemui Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie. Dalam waktu dekat pertemuan juga akan dilaksanakan dengan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.

Sedangkan pada Sabtu (25/11/2017) malam, DPP akan mengumpulkan pengurus DPD tingkat provinsi.

Idrus meminta seluruh pihak menghormati hasil pleno Selasa malam.

"Kesimpulan yang diambil dari rapat pleno itu yang dibuat melalui perdebatan konseptual dan konstitusional yang yang sangat demokratis. Maka secara organisatoris, mestinya semua menerima, semuanya memahami dan semuanya melaksanakan," ujar Idrus.

(Baca juga: Pertahankan Novanto sebagai Ketua DPR, Golkar Minta Semua Pihak Sabar)

Rapat pleno Partai Golkar pada Selasa (21/11/2017) menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.